Opini: Totum pro Parte Politik Geotermal di NTT

Pertama, mereka hidup bukan dari geotermal tetapi dari hasil pertanian, peternakan dan perkebunan.

Struktur geologis wilayah kita yang berada dalam jalur cincin gunung berapi dan rawan gempa  menjadi salah satu argumentasi logis supaya proyek ini dipertimbangkan secara kritis oleh pengambil keputusan politik. 

Penggalian panas bumi di wilayah yang rawan gempa bukankah sebuah proyek yang juga rawan bencana?

Selain itu hubungan yang sakral antara tanah dan masyarakat menjadi satu argumentasi yang semestinya diperhatikan oleh pemerintah. 

Mengapa? Kalau tanah di mana mereka hidup yang adalah rumah rusak, maka rusak pula tatanan hidup dan relasi timbal balik mereka dengan alam. Tanahlah yang menafkai masyarakat Manggarai miskin dan belum maju-maju ini.

Berbenah sejanak

Mirisnya argumentasi-argumentasi masyarakat penolak di atas sepertinya diacuhkan.

Mereka tetap bersikeras dan ingin secepatnya meloloskan proyek ini. Bahkan Bupati Manggarai ingin meloloskan proyek Geotermal di Poco Leok berkoar : "Tidak ada negara yang maju karena pertanian."

Pernyataan ini mengabaikan perjuangan masyarakat agar asap dapur rumah tangganya tetap mengepul. Padahal masyarakat Manggarai dari dulu hingga kini sebagian besar hidup dan bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan.

Keinginan dan ngotot meloloskan proyek geotermal dengan menjual rakyat merupakan sebuah ambisi luar biasa. Kita berharap bahwa kehendak politik ini sudah diimbangi dengan Studi dan Analisis AMDAL yang memadai.

Di sisi lain tentunya pemerintah sudah mempersiapkan teknologi yang bisa mengurangi risiko bagi keberlangsungan ekologis. 

Artinya teknologi yang bisa menghindari kerusakan alam dari penggalian panas bumi nanti.

Di sisi lain masih tersisa  juga pertanyaan kita rakyat kecil ini: ketika proyek ini nanti mulai dijalankan dan berhasil ( katakan seperti itu) apakah profit -ekonomisnya betul-betul untuk kemajuan dan kemakmuran rakyat?

Lalu ketika terjadi kerusakan lingkungan hidup dan membawa petaka untuk rakyat bisakah pemerintah menjamin masyarakatnya secara ekonomis dan finansial untuk kelangsungan hidupnya? (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News