Opini: Totum pro Parte Politik Geotermal di NTT

Oleh: Gabriel Adur
Warga Manggarai, NTT

POS-KUPANG.COM - Geotermal menjadi obyek politik seksi dan kontroversial di Manggarai. 

Di satu sisi: proyek ini diperkirakan menjadi solusi untuk menciptakan energi berkelanjutan bagi kemajuan sosial, ekonomi dan kemakmuran masyarakat. 

Di sisi lain menciptakan kontroversi dan bahkan membawa keresahan bagi masyarakat.

Energi Berkelanjutan

Panas bumi menjadi salah satu sumber energi alam yang berkelanjutan. Dari statistik pemanfaatnya panas bumi menjadi andalan perkembangan dan kemajuan negara. 

IGA ( Identity Governance and Administration ) mencatat dari tahun 2018 hingga 88 negara memproduksi energi dalam skala yang besar.

Selain China dan Amerika Swedia berada pada urutan pertama di Eropa. Di Eropa misalnya energi panas bumi dimanfaatkan untuk pemanas ruangan di musim dingin dan pembangkit tenaga listrik.

Indonesia disebut dalam catatan IGA sebagai salah satu negara di Asia yang memanfaatkan energi panas bumi. 

Sebuah perkembangan yang luar biasa ketika negara kita bisa masuk dalam catatan IGA.

Namun, beberapa negara di Eropa sangat kritis terhadap pengelolaan panas bumi.  Alasan mendasar adalah pengeboran tanah yang bisa saja menyebabkan kerusakan ekologi berkelanjutan dan menciptakan pencemaran sumber air.

Masyarakat Kota Staufen di Breisgau (2007) Jerman misalnya mengalami akibat fatal dari Projek geotermal ini. 

Meskipun disahkan ada studi kelayakannya dan analisa mengenai dampak lingkunganya (AMDAL ) tetap saja membawa petaka. 

Meski dengan teknologi dan dibantu oleh sistem komputer moderen tetap saja terjadi kesalahan yang menyebabkan kerusakan lapisan batuan yang mengandung anhidrit.

Alhasil, ada peningkatan dan penggelembungan tanah yang menyebabkan banyak rumah penduduk rusak karena fondasi  mengalami keretakan. 

Pengeboran lanjutan dari projek ini pun menimbulkan gempa  lokal. Lebih dari 270 bangunan menjadi korban pengeboran ini.

Pengalamn dari Staufen ini menjadi contoh bagi pemerintahan Jerman untuk lebih mencari sumber energi yang berkelanjutan tanpa merusak ekologi seperti penggunaan tenaga matahari dan tenaga angin.

Kemakmuran rakyat hanya sebuah Totum pro parte 

Kontroversi mega proyek geotermal di beberapa daerah seperti Poco Leok di Manggarai -NTT menggiring masyarakat ke dalam kedua kelompok. 

Kelompok pro terhadap kehendak politik pemerintah dan kelompok yang kontra terhadap proyek ini.

Kelompok yang mengamini kehendak pemda berargumentasi bahwa proyek ini akan membawa mereka pada sebuah kemajuan revolutif. Dalam waktu yang singkat akan ada sebuah kemakmuran yang sudah lama ditunggu.

Masyarakat pedesaan seperti di Poco Leok Manggarai sudah lama menanti datangnya listrik ke rumah-rumah. 

Rakyat diiming-iming akan segera diterangi dengan kedatangan listrik di desanya tapi belum memikirkan risiko dan bahaya ekologisnya.

Kerinduan masyarakat akan sebuah kemajuan seperti ini menyenangkan hati pemda tentunya. 

Kerinduan rakyat bergandengan tangan dengan kerinduan pemerintah yakni: profit finansial yang cepat dan singkat pula. 

Kemakmuran seluruah rakyat hanyalah sebuah jargon politik bernuansa totum pro parte. Artinya nama rakyat dan kesejahteraannya menjadi tameng untuk kesejahteraan sekelompok orang.

Rakyat dijual di atas meja perjudian politik. Di sini rakyat dan kesejahteraannya tidak hanya dipertaruhkan dalam retorika-retorika saat kampanye tetapi juga dalam keputusan politik praktis.

Profit finansial mendorong kepala daerah dan aparatnya menciptakan keputusan politis praktis untuk menyetujui kehendak investor. 

Para investor yang tidak mau rugi pun memiliki prinsip ekonomi: "menggali panas bumi untuk meraup keuntungan bisnis yang sebesar-besarnya."

Kelompok yang kontra dengan kebijakan pemimimpin daerah adalah masyarakat kritis terhadap kehadiran mega proyek panas bumi. Tentunya dengan alasan-alasan logis.

Pertama, mereka hidup bukan dari geotermal tetapi dari hasil pertanian, peternakan dan perkebunan.

Struktur geologis wilayah kita yang berada dalam jalur cincin gunung berapi dan rawan gempa  menjadi salah satu argumentasi logis supaya proyek ini dipertimbangkan secara kritis oleh pengambil keputusan politik. 

Penggalian panas bumi di wilayah yang rawan gempa bukankah sebuah proyek yang juga rawan bencana?

Selain itu hubungan yang sakral antara tanah dan masyarakat menjadi satu argumentasi yang semestinya diperhatikan oleh pemerintah. 

Mengapa? Kalau tanah di mana mereka hidup yang adalah rumah rusak, maka rusak pula tatanan hidup dan relasi timbal balik mereka dengan alam. Tanahlah yang menafkai masyarakat Manggarai miskin dan belum maju-maju ini.

Berbenah sejanak

Mirisnya argumentasi-argumentasi masyarakat penolak di atas sepertinya diacuhkan.

Mereka tetap bersikeras dan ingin secepatnya meloloskan proyek ini. Bahkan Bupati Manggarai ingin meloloskan proyek Geotermal di Poco Leok berkoar : "Tidak ada negara yang maju karena pertanian."

Pernyataan ini mengabaikan perjuangan masyarakat agar asap dapur rumah tangganya tetap mengepul. Padahal masyarakat Manggarai dari dulu hingga kini sebagian besar hidup dan bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan.

Keinginan dan ngotot meloloskan proyek geotermal dengan menjual rakyat merupakan sebuah ambisi luar biasa. Kita berharap bahwa kehendak politik ini sudah diimbangi dengan Studi dan Analisis AMDAL yang memadai.

Di sisi lain tentunya pemerintah sudah mempersiapkan teknologi yang bisa mengurangi risiko bagi keberlangsungan ekologis. 

Artinya teknologi yang bisa menghindari kerusakan alam dari penggalian panas bumi nanti.

Di sisi lain masih tersisa  juga pertanyaan kita rakyat kecil ini: ketika proyek ini nanti mulai dijalankan dan berhasil ( katakan seperti itu) apakah profit -ekonomisnya betul-betul untuk kemajuan dan kemakmuran rakyat?

Lalu ketika terjadi kerusakan lingkungan hidup dan membawa petaka untuk rakyat bisakah pemerintah menjamin masyarakatnya secara ekonomis dan finansial untuk kelangsungan hidupnya? (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News