Opini: NTT Provinsi Termiskin, Korupsi dan Kekristenan

Ketiga; Pendidikan yang Rendah.  Daerah atau negara yang warganya memiliki pendidikan rendah, cenderung tidak memiliki keterampilan, wawasan maupun pengetahuan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan atau menghidupi dirinya. 

Sulit bagi masyarakat yang berpendidikan rendah untuk bersaing dengan masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi di dunia kerja atau usaha. 

Inilah sesungguhnya sumber pengangguran dan angka kemiskinanpun menjadi bertambah. Keempat Terjadi Bencana Alam. 

Bencana alam juga menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan. Bencana alam, seperti banjir, tanah longsor maupun tsunami dapat menimbulkan kerusakan pada infrastruktur, hilangnya tempat kerja, kehilangan harta benda serta kerusakan psikologis masyarakat. Bencana alam dapat menjadi penyebab kemiskinan. 

Kelima; Distribusi Pendapatan yang Tidak Merata. Distribusi pendapatan yang tidak merata menyebabkan ketimpangan pada pola kepemilikan sumber daya. 

Masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas dan rendah akan berada di bawah garis kemiskinan. 

Henry George (1839-1897), ekonom politik, filsuf social dan jurnalis Amerika, berpendapat penyebab utama dari kemiskinan adalah kepemilikan pribadi serta monopoli yang dilakukan oleh individu atas tanah. 

Menurutnya kepemilikan tanah telah menjadi alat ukur untuk melihat kekayaan pribadi seorang individu. 

Karl Marx (1818-1883), filsuf, ekonom, sejarawan, pembuat teori politik, sosiolog, jurnalis dan sosialis revolusioner asal Jerman, berpendapat bahwa penyebab kemiskinan adalah eksploitasi yang terjadi kepada para kaum pekerja yang dilakukan oleh kaum kapitalisme.

Melihat penyebab kemiskinan ini maka kemajuan rakyat bukan langkah mudah dan gampang bahkan menjadi sangat mahal. 

Layak untuk dikatakan bahwa menjadi pemimpin, dalam berbagai tingkatannya, pada negara berkembang dan miskin, adalah tugas dan pekerjaan yang mahaberat.

Dan NTT, sebagai propinsi termiskin di Indonesia, pemimpin-pemimpinnya, adalah pekerja-pekerja berat. Menjadi pemimpin di NTT berarti menjadi pejuang yang siap menghadapi tantangan-tantangan mahaberat. 

Bisa dilihat, sejak NTT berdiri sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 (de jure), belum dan sangat sulit bersaing, maju ke level seperti provinsi-provinsi lain di Jawa dan sebagainya. 

Tentu ada bidang-bidang tertentu yang unggul namun secara menyeluruh selalu berada dibawa provinsi-provinsi lain. Oleh karena itu mengevaluasi atau mengeritik kepemimpinan-kepemimpinan di NTT, dengan keadaannya yang serba memprihatikan ini, bisa dianggap tabu.

Namun miris juga mendengar, dengan situasi daerah saat ini. Berita KBRN, Kupang bahwa berdasarkan data yang diambil dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Corruption Watch (ICW) mengeluarkan data terkait maraknya korupsi di Indonesia.