MenPAN RB Sebut 13.538 Formasi CASN 2024 Tidak Dimanfaatkan, Komisi II DPR RI: Harus Disanksi Tegas

"Ada juga instansi yang tidak mengusulkan formasi sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan jabatan bagi pelamar yang sudah terdata di dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Keempat, adanya pelamar yang mendaftar pada unit kerja yang tidak sesuai dengan data yang bersangkutan," tutup Rini.

Sedangkan pada bahan paparan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh diketahui bahwa total formasi 1.266.081 yang dibuka pun tak seluruhnya dimanfaatkan. Hanya 1.252.543 pelamar sampai pendaftaran CASN 2024 ditutup, yakni 246.390 CPNS dan 1.006.153 PPPK.

Sanksi Tegas

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong meminta instansi atau lembaga yang tidak mengusulkan Formasi CPNS 2024 diberi sanksi tegas. 

Ia mengapresiasi pemerintah pusat yang sudah membuka formasi CASN seluas-luasnya, tapi pemda justru tak mau mengisi pos itu.

Ia mengungkapkan ini menjadi trik nakal sejumlah pemerintah daerah, terutama dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK. Oleh karena itu, Bahtra mengusulkan ada rapat terbatas Kemenpan RB, BKN, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

"Problem terbesarnya adalah daerah yang tidak mau mengirimkan dan mengisi formasi tersebut, dengan alasan mereka ndak sanggup membayar (gaji) ... Daerah itu kadang-kadang pintar juga. Kalau misalnya teman-teman (calon) PPPK melakukan protes, selalu menyampaikan ini masalahnya di BKN-Kemenpan RB. (Padahal) yang mengirim datanya (honorer menjadi PPPK) dari daerah, ini jadi problem terbesar kita," beber Bahtra.

"Nanti bagi daerah-daerah nakal yang punya modus semacam ini, harus diberi sanksi yang tegas. Sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian semacam ini ke depannya," tegasnya. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS