DPRD Temukan Dua Kapal Bantuan Kemenhub untk Pemprov NTT Terbengkalai di Labuan Bajo Manggarai Barat

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - DPRD NTT menemukan Dua Kapal Bantuan Kemenhub ( Kementerian Perhubungan ) untuk Pemerintah Provinsi NTT ( Pemprov NTT ) terbengkalai di Labuan Bajo, Manggarai Barat. 

Temuan itu terungkap saat DPR NTT melakukan kunjungan kerja kelembagaan pada akhir Febuari 2025 lalu.

Sekretaris Komisi IV DPRD NTT Ana Waha Kolin menyebut Dua Kapal Bantuan Kemenhub itu hanya berlabuh di pelabuhan setempat.

Kapal Baswara Bahari 1 dan 2 diberikan Kemenhub sejak dua tahun lalu. 

Baca juga: Pemerintah Pusat Komitmen Dorong Transformasi Bidang Pangan di Provinsi NTT

"Bantuan dari Kementerian Perhubungan dan dua tahun tidak beroperasi menjadi besi tua," kata Ana Kolin, Selasa (4/3/2025). 

Politisi PKB itu mengatakan, harusnya Dinas teknis bisa memanfaatkan aset itu agar mendatangkan pendapatan bagi daerah. Kapal tipe penumpang itu, hendaknya bisa dioptimalkan. 

Menurut dia, kapal penumpang itu seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat. Dalam kunjungan itu, Ana Kolin bersama anggota DPRD lainnya diberitahu oleh petugas kalau kapal itu tidak beroperasi karena ketiadaan dana operasional. 

"Alasan dari para pegawai bahwa tidak ada (dana) operasional yang ada untuk mensupport kapal ini," kata Ana Kolin. 

Alasan itu, kata dia, selama ini tidak pernah disampaikan ke Komisi IV DPRD NTT yang bermitra. DPRD berencana melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Perhubungan NTT. 

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) NTT Kosmas Lana mengatakan, dua kapal itu adalah hibah Kementerian Perhubungan. Dia menyebut kapal itu sudah berusia tua. 

Sisi lain, kapal itu juga membutuhkan anggaran untuk pemeliharaan. Pemprov NTT, kata dia, belum menganggarkan itu. Sebab, akta hibah baru keluar belum lama ini

"Kapal itu usia sudah tua juga. Kemudian, biaya pemeliharaan itu perlu kita siapkan. Kita belum itu. Karena baru sekitar enam bulan lalu akta hibahnya," kata dia. 

Baca juga: Rapat Perdana dengan Pimpinan OPD Pemprov NTT, Johni Asadoma : Tak Ada Jual-beli Urusan 

Kosmas mengatakan, Pemprov NTT tengah mencari pihak ketiga untuk menyewa kapal itu. Skemanya adalah harga sewa akan dikompensasi dengan biaya perawatan. Hal itu akan akan lakukan dalam negosiasi. 

"Kita negosiasikan. Maksimal dua tahun. Tahun ini kayaknya penjajakan sudah, tapi nanti saya cek lagi, dia punya waktu seperti itu," katanya. (fan) 

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS