Melki - Johni Wajib Cermat Lihat Isu Pangan, Lingkungan dan Disabilitas di NTT 

"Sejauh ini belum ada perubahan kebijakan. Pikul sendiri juga tahun-tahun sebelumnya juga merekomendasikan. Harusnya pada momen ini pemerintah bisa melihat pembelajaran dari kali lalu. Kita lihat tanam jagung panen sapi misalnya tidak berefek untuk masyarakat," ujarnya. 

Disamping, isu pesisir selama ini juga lebih banyak digerakkan oleh kebijakan pariwisata. Padahal ada banyak program lain yang bisa dikerjakan dengan basis topografi NTT. Pembangunan pesisir harus selaras dengan budaya masyarakat setempat. 

Hilirisasi yang sudah dibangun dengan adaptif dan berbasis kepulauan. Hal itu akan membuat provinsi ini tidak lagi tergantung dengan daerah lainnya. 

Perwakilan Aliansi Penyandang Disabilitas NTT Desderdea Kanni mengatakan, NTT adalah provinsi inklusi. Pihaknya meminta perhatian pemerintah sebagai Provinsi inklusi, terutama kepemimpinan Melki - Johni. 

"Kurang lebih 8 ribu yang tercatat, tapi yang tidak tercatat itu terlalu banyak. Kami berharap data ini ke depan lebih akurat sehingga menjawab kebutuhan," kata dia. 

Dia mengatakan, berbagai regulasi tentang disabilitas sudah ada. Namun, selama ini belum ada penerapan yang lebih maksimal. NTT memiliki 18 organisasi penyandang disabilitas yang terdata dan memiliki buku profil di Bapelitbangda. 

Dia bilang, penyandang disabilitas sejauh ini belum diperhatikan dengan baik. Dari sisi pendidikan hingga perekonomian, belum melaksanakan bagian inklusi. Seringkali disabilitas masih dilihat sebagai obyek. 

Keterlibatan dari disabilitas hingga kini juga belum inklusi. Padahal inklusi sendiri memiliki artian yang bisa merangkul semua orang dan setara terhadap segala hal apapun. 

Dia mengatakan, pelaksanaan program makam bergizi gratis ini perlu ditilik lebih jauh. Sebab, makan yang ada harus ramah terhadap disabilitas. Tidak semua jenis makanan bisa diberikan kepada penyandang disabilitas. 

"Karena ini menjadi bahaya juga untuk kondisi kesehatan mereka," kata dia. 

Sisi lain, akses kesehatan disabilitas juga belum sepenuhnya tersedia. Padahal angka disabilitas terus bertambah, seiring dengan berbagai bencana yang terus terjadi. Sebab, masih kurangnya sumber daya kesehatan untuk disabilitas. 

Deputi WALHI Yuven Nonga berharap representasi masyarakat lewat kepemimpinan para kepala daerah ini bisa dijalankan dengan baik sebagaimana amanah yang diberikan masyarakat. 

Dia mengatakan, topografi NTT dengan kepulauan menjadi terdampak akibat perubahan iklim. Ancaman lainnya adalah kebijakan pemerintah yang menambah beban ekologi itu sendiri. 

"Beberapa catatan WALHI, kami lihat itu kebijakan di sektor energi. Soal geothermal, hilirisasi mineral kritis bahan baku energi baru terbarukan, yang diklaim energi hijau," ujarnya. 

Dia mengatakan, hal itu membuat pengabaian cerita mengenai sejarah pengrusakan lingkungan di NTT. Misalnya pertambangan mangan. Provinsi NTT pernah mengobrol 307 IUP.