NTT Terkini 

Melki - Johni Wajib Cermat Lihat Isu Pangan, Lingkungan dan Disabilitas di NTT 

Apalagi dari sisi perubahan iklim. Faktanya para nelayan terkena dampak akibat cuaca itu. Akses nelayan terhadap jaminan sosial masih jauh dari harapa

|
Penulis: Irfan Hoi | Editor: Oby Lewanmeru
POS-KUPANG.COM/IRFAN HOI
KETERANGAN - Yayasan Pikul, WALHI dan Aliansi Penyandang Disabilitas NTT saat memberikan keterangan pers kepada wartawan merespons pelantikan Kepala Daerah, Kamis (20/2/2025) di Kantor WALHI NTT. 

Sementara data dari Ekora, sebanyak 145 jenis pangan dari kategori padi hingga protein. Data itu baru berasal dari satu desa. Potensi itu bisa mengurangi ketergantungan pada beras. 

Sisi lain, kebijakan nasional ikut membuat beberapa jenis pangan yang punah akibat tidak dibudidayakan masyarakat. Dominasi konsumsi beras menggerus itu. 

Pangan laut, terjadi penurunan sejak tahun 2018-2020 mencapai 8 ribu ton. Hal itu karena dampak dari perubahan iklim. Konsumsi pangan laut dalam setahun 0,7 ton untuk setiap orang. 

"Ini mengindikasikan sebagian masyarakat belum mengakses pangan laut. Itu berdampak ke gizi masyarakat NTT," kata dia. 

Begitu juga dengan pembangunan masyarakat pesisir. Misalnya masyarakat di pulau Sabu Raijua sejauh ini masih tergantung dengan sayur mayur dari daerah lainnya. Jika musim hujan Kabupaten itu sangat kesulitan memperoleh bahan sayur. 

Untuk memenuhi protein, masyarakat setempat mendapatkan dari bahan lokal. Masyarakat pesisir juga dilanda ketimpangan teknologi. 

Masyarakat di wilayah pesisir umumnya belum terakses dengan situs resmi dari badan khusus cuaca. Sehingga perlu ada penguatan dan informasi dengan mengkombinasikan tradisi lokal agar bisa menyiapkan mitigasi. 

Lebih khusus dinas pertanian agar memperkuat masyarakat petani. Kesiapan menghadapi perubahan iklim menjadi penting sebagai upaya pemenuhan kebutuhan. 

Sektor pertanian, kata dia, bibit lokal justru mampu menyesuaikan dengan kondisi perubahan iklim. Program nasional yang terlihat memaksa dan membuat petani menjadi kewalahan dalam melakukan pencegahan dan menyiapkan langkah bertani, dan hanya menunggu bantuan dari pemerintah. 

Kebijakan berbasis kekhasan tiap daerah harus didorong agar menjaga ketahanan pangan. Dengan begitu, maka pangan lokal bisa membantu pelaksanaan program makan bergizi gratis, disamping mengurai ketergantungan beras. 

"Saya kira ada kebijakan hilirisasi, saya rasa memikirkan konsep integrasi dan tidak menghilangkan aspek budaya yang sudah dilakukan petani," kata dia. 

Petani dan nelayan, kata dia, menjadi sektor yang paling terdampak akibat perubahan iklim. Akses memperoleh jaminan dari pemerintah masih sangat sulit. 

Mestinya jaminan asuransi untuk masyarakat kelas bawah ini bisa dilakukan. Sehingga kepemimpinan Melki - Johni harus ikut membantu melakukan intervensi terutama jaminan bagi dua segmen itu. 

Baca juga: Begini Respons Melki Laka Lena soal Dugaan Tambang Ilegal di TTU NTT


Soro mengatakan, program makan bergizi gratis harus bisa diintegrasikan dengan pangan lokal masyarakat. Jika didatangkan dari luar maka akan merubah pola dan memaksa masyarakat setempat. 

Program ini bisa bekerjasama dengan petani atau produsen lokal mendukung pelaksanaannya. Harusnya penggunaan bahan berada di sekitar masyarakat itu sendiri. 

Halaman
1234
Sumber: Pos Kupang
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved