Melki - Johni Wajib Cermat Lihat Isu Pangan, Lingkungan dan Disabilitas di NTT 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Yayasan Pikul, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Aliansi Penyandang Disabilitas NTT memberikan sejumlah catatan kritis terhadap kepemimpinan Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma. 

Tiga NGO itu menggelar konferensi pers, merespons pelantikan Kepala Daerah yang digelar, Kamis (20/2/2025) di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto. Kepemimpinan Melki - Johni harus lebih cermat melihat isu pangan, lingkungan dan disabilitas. 

Perwakilan dari Yayasan Pikul Dina Soro menyoroti mengenai isu pangan dan sektor kelautan perikanan. 

Dina mengatakan, kepemimpinan kepala daerah baru ini perlu ada masukan dari berbagai pihak. Dia menyoroti mengenai program dari Melki - Johni hilirisasi. 

Yayasan Pikul melihat isu pangan menjadi hal krusial. Selama ini pemerintah masih fokus pada beras, jagung dan kedelai. Padahal NTT memiliki keberagaman akan jenis pangan. 

Baca juga: Deretan Gubernur Periode 2025-2030 Terkaya, Segini Harta Kekayaan Melki Laka Lena

"Baik itu kehutanan, perkebunan yang mendukung upaya diversifikasi pangan di NTT. Selama ini kami melihat isu pangan pemerintah masih bias dimana hanya mendorong pupuk, penyediaan lahan," ujar dia. 

Apalagi dari sisi perubahan iklim. Faktanya para nelayan terkena dampak akibat cuaca itu. Akses nelayan terhadap jaminan sosial masih jauh dari harapan. 

Padahal dalam data Pertanian dan perikanan menyumbang pendapatan yang signifikan. 
Harusnya Pemerintah harus mendorong itu sebagai landasan utama.

Justru selama ini pemerintah juga hanya mendorong program dari pemerintah pusat yakni food estate. Itu sangat berlawanan dengan konsep diversifikasi pangan yang sudah digalakkan masyarakat lokal. 

Isu food estate dalam kepemimpinan Melki - Johni juga kemungkinan akan dilaksanakan. Program itu selama ini belum pernah dievaluasi sekalipun terutama dampaknya untuk masyarakat. 

"Kita lihat selama ini masih saja impor beras dari luar. Otomatis pengeluaran beras dari daerah sangat tinggi. Akan sangat sayang sekali pemerintah tidak mendorong kebijakan pangan lokal," ujarnya. 

Baca juga: Sebelum Dilantik Pimpin NTT, Ibunda ke Melki Laka Lena: Hormat Pak Gub! 

Menurut Dina, bila itu terus dilakukan maka ketergantungan akan terus ada. Mengingat perubahan iklim sangat berimbas pada petani dan nelayan yang sangat erat dengan cuaca. 

Bila pemerintah tidak melihat isu keberagaman pangan sebagai isu penting, maka menjadi sesuatu yang akan menimbulkan dampak buruk. 

Data dinas Pertanian NTT terdapat 3,6 juta lahan yang bukan sawah dan bisa dimanfaatkan. Artinya, luasan lahan itu bisa digunakan untuk pengembangan pangan lokal di NTT.