DPRD Flotim Minta Prabowo Efisiensi Rasional, Jangan Korbankan Infrastruktur Dasar

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Paul Kabelen

POS-KUPANG.COM, LARANTUKA-Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur Fraksi NasDem, Lodofikus Silverius Uhe Koten atau Feris Koten, meminta Pemerintah Pusat (Pempus) untuk merasionalkan anggaran yang dipangkas sehingga tidak mengorbankan infrastruktur dasar masyarakat.

Permintaan ini disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Kabupaten Flores Timur.

Total Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant (SG) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Flores Timur yang dipangkas Pempus sebesar Rp 37 miliar. Feris menilai kebijakan itu tak rasional lantaran menghilangkan kebutuhan dasar masyarakat.

"Memotong seluruh anggaran untuk infrastruktur jalan DAK maupun DAU ini tidak rasional karena pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan aksesibilitas dihilangkan," ujar Feris Koten, Selasa, 11 Februari 2025.

Baca juga: Melchias Markus Mekeng Minta Bupati Sikka Terpilih Redistribusi Lahan HGU Nangahale

Feris menyebutkan, banyak wilayah di Flores Timur masih dihadapkan dengan akses jalan rusak berat. Paling parah Kecamatan Tanjung Bunga, ruas jalan pantai utara Waitiu ke Lato, serta ruas jalan di Pulau Adonara dan Solor.

Ia mengatakan, aksebilitas untuk menunjang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat hilang ketika Pempus memangkas dua sumber dana yang diperuntukan bagi infrasrtuktur itu.

Belum lagi, kata dia, dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki yang memutus akses jalan antar wilayah, serta dampak cuaca ekstrem mengakibatkan banyak desa semakin terisolir.

Feris tak sepakat dengan kebijakan yang dinilai kurang tepat diberlakukan bagi daerah dengan kesenjangan infrastruktur jalan dan jembatan. 

Pemangkasan Rp 37 miliar untuk infrastruktur, sambungnya, sama halnya menghilangkan hak masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas.

Mantan wartawan itu lebih sepakat apa bila Pemerintah melakukan efisiensi anggaran di pos perjalanan dinas, rapat-rapat koordinasi, konsultasi, serta biaya makan dan minum yang menghabiskan banyak anggaran.

"Iya (sepakat) efisiensi misalnya perjalanan dinas, rapat-rapat, dan konsultasi. Sekarang lewat zoom (rapat daring) juga bisa, terutama rapat koordinasi keluar daerah," sebut Feris.

Selain urusan urgen yang mengharuskan perjalanan dinas tatap muka keluar daerah, ungkapnya, konsultasi dan koordinasi secara daring dipandang efektif untuk menekan biaya perjalanan dinas.

"Kita dukung kebijakan Pemerintah Pusat, kemudian kita mendorong ini (zoom) menjadi salah satu bentuk koordinasi secara nasional supaya kita jangan terlalu bolak balik daerah misalnya ke Jakarta ataukah ke Kupang," ucap Feris.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Flores Timur, Apolonia Corebima, merinci DAK bidang jalan sebesar Rp 24 miliar serta DAU Specific Grant (SG) bidang pekerjaan umum senilai Rp 13 miliar tidak ditransfer Pemerintah.