NTT Terkini

Hanura DPRD NTT Minta Program MBG Dievaluasi, Sarankan Dana Langsung 

siswa mungkin belum sepenuhnya efektif. Sehingga, ia mengusulkan skema pemberian MBG langsung diberikan ke orang tua tiap siswa. 

Penulis: Irfan Hoi | Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/IRFAN HOI 
WAWANCARA - Ketua Fraksi Hanura DPRD NTT Refafi Gah saat diwawancarai perihal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Selasa (4/2/2025) di Kantor DPRD NTT.  

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Ketua Fraksi Hanura DPRD NTT, Refafi Gah meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dievaluasi. Refafi menyarankan anggaran MBG diberikan langsung ke orang tua siswa sebagai penerima manfaat. 

Ketua DPD Hanura NTT itu berkata, program itu perlu dicermati ulang agar lebih tepat sasaran dan tidak mubazir.

"Alangkah lebih tepat sasaran pemerintah mengalokasikan dana ini langsung ke orang tuanya. Jadi dia (siswa) berangkat dari rumah, sudah makan bergizi atau dibawa makannya. Tinggal diatur mekanisme bagaimana terbaik," ujarnya di kantor DPRD NTT, Selasa (4/2/2025). 

Menurut Refafi, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam implementasi MBG, terutama terkait kelompok penerima manfaat dan efektivitas alokasi anggaran.

Baca juga: Tim Vaksinasi Rabies Pemkot Kupang dan Pemprov NTT Vaksin Hewan di TDM

Menurutnya, prioritas program ini seharusnya diberikan kepada anak-anak di luar kota, bukan anak-anak di perkotaan yang rata-rata berasal dari keluarga kelas menengah ke atas.

“Apakah makan gratis ini juga harus diberikan kepada anak-anak di kota? Bukankah mereka sudah memiliki akses gizi yang lebih baik? Sementara di luar kota, masih banyak anak-anak yang kekurangan gizi dan lebih membutuhkan,” ujar Refafi Gah.

Refafi menyoroti anggaran program MBG yang mencapai Rp 10.000 per siswa mungkin belum sepenuhnya efektif. Sehingga, ia mengusulkan skema pemberian MBG langsung diberikan ke orang tua tiap siswa. 

Selain itu, ia juga menyoroti peran tenaga kerja dalam program MBG, termasuk gaji tukang masak yang mencapai Rp3 juta per bulan.

“Lucunya, saya melihat anak-anak tetap kurus, sementara tukang masak malah tambah gemuk. Ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar program benar-benar bermanfaat,” katanya.

Untuk itu, ia meminta agar ada tim khusus yang mengkaji lebih dalam implementasi MBG, termasuk kemungkinan mekanisme baru yang lebih efisien.

Dengan adanya kritik dan evaluasi dari berbagai pihak, harapannya program MBG bisa berjalan lebih baik dan tepat sasaran. 

Evaluasi ini, kata dia, bukan untuk meniadakan program, tetapi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh anak-anak yang membutuhkan. Terutama di daerah pelosok yang masih menghadapi masalah gizi buruk. (fan) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS
 

Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved