Opini: Resolusi di Ujung Tahun

Ekonomi di Ujung Tahun

Tahun 2024 adalah tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan domestik. 

Meskipun angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga 2024 tercatat positif, namun tingkat ketimpangan sosial dan kemiskinan masih menjadi masalah serius. 

Dalam laporan Bank Dunia (2024), disebutkan bahwa meskipun Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, ketimpangan sosial tetap menjadi tantangan besar yang harus dihadapi.

Ketimpangan ini, jika tidak segera diatasi, akan menghambat tercapainya tujuan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Menjelang Tahun Baru 2025, banyak kalangan yang berharap bahwa pemerintah akan lebih fokus pada program-program yang dapat mengurangi ketimpangan sosial tersebut. Namun, harapan ini harus disertai dengan kewaspadaan. 

Pasalnya, kebijakan ekonomi yang hanya mengutamakan pertumbuhan tanpa mempertimbangkan keadilan sosial akan mengarah pada ketidakstabilan sosial. 

Sebagai contoh, penanganan inflasi yang tinggi atau harga kebutuhan pokok yang terus melonjak, jika tidak dikelola dengan baik, bisa berujung pada ketidakpuasan publik.

Menurut ekonom Faisal Basri, dalam Ekonomi Politik Indonesia (2023), pertumbuhan ekonomi tidak bisa dilihat sebagai indikator tunggal keberhasilan. 

Pemerataan ekonomi, pemberdayaan sektor kecil, dan pengurangan ketimpangan sosial menjadi kunci untuk mewujudkan kesejahteraan yang sejati  (Basri, 2023). 

Oleh karena itu, resolusi ekonomi Indonesia di tahun 2025 harus mencakup kebijakan yang berpihak pada masyarakat kelas bawah dan menengah, bukan hanya pada segelintir elite ekonomi.

Titik Balik yang Menantang

Dalam sektor pendidikan, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata. 

Terlebih setelah pandemi yang mengubah tatanan dunia pendidikan, kita harus mempertanyakan apakah ada cukup upaya untuk memulihkan sektor ini. 

Menurut analisis dari Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan (2024), Indonesia masih menghadapi masalah besar dalam hal kualitas pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil seperti Nusa Tenggara Timur (NTT).