Lipsus - Jokowi Telpon Melki Laka Lena

Anggota PPS Desa Hokeng Jaya, Emanuel Wilson Corebima (32), bersama salah satu warga membawakan makanan dan teh hangat untuk Anjelina yang duduk sembari memijit kepalanya.

Sudah tiga hari mereka bekerja, mulai dari mengedarkan surat C pemberitahuan, mencari pemilih yang tercecer, hingga turut membangun tenda darurat untuk sesama penyintas agar bisa mencoblos Pilkada.

"Adik Anjelina tadi sempat pusing, hampir pingsan. Sekarang keadaannya sudah lebih baik, dia lanjut melaksanakan tugasnya di TPS 002," ujar Wilson Corebima.

Sejak Senin, 25 November 2024, Anjelyna dan 13 petugas KPPS membangun tenda. Petugas di TPS 002 diisi oleh perempuan. Mereka juga ikut mengangkut meja dan kursi dari Kantor Desa Hokeng jaya yang berada dalam radius bahaya erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.

Desa Hokeng Jaya terpaut jarak 4 kilometer dari pusat letusan. Perkampungan itu sudah sepi usai ditinggal mengungsi ribuan warga, termasuk Anjelyna Bataona.

Kertas suara tanpa gambar

Seorang warga Desa Tondong Belang, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat mencoblos kertas suara kosong tanpa gambar pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur.

Kejadian itu dialami Sisilia Senung (64) di TPS 02 Desa Tondong Belang, Kecamatan Mbeliling. Sisilia mendapat dua kertas suara dari petugas TPS, yakni kertas suara warna biru untuk Bupati-Wakil Bupati, dan warna merah untuk Gubernur-Wakil Gubernur.

Saat masuk ke dalam bilik, Sisilia melihat kertas suara untuk Paslon Gubernur-Wakil Gubernur kosong, tak ada gambar sama sekali. Kendati begitu ia tetap mencoblos kertas suara yang kosong itu.

"Ada dua kertas suara yang saya terima, satu untuk bupati satunya Gubernur NTT, tapi untuk gubernur tadi tidak ada gambarnya. Sementara bupati ada gambarnya, saya tetap coblos dua-duanya," kata Sisilia.

Usai mencoblos Sisilia melaporkan kejadian itu ke Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setempat. Namun ia belum mendapat penjelasan dari KPPS.

"Belum ada respon, saya harap untuk coblos gubernur tetapi tidak ada gambar. Semoga bisa coblos ulang saya," ujarnya.

Selain mencoblos tanpa ada gambar paslon, warga lainnya Hafriyani, mengaku kesal karena tak bisa memberikan hak suaranya pada Pilkada Serentak 2024. Hingga hari pencoblosan perempuan 26 tahun yang tinggal di Labuan Bajo itu belum mendapat undangan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Saya agak heran juga, kemarin waktu Pemilu saya dapat kertas undangan untuk coblos dan saya ikut. Tapi pas Pilkada ini malah tidak dapat. Mama saya malah dapat dua kertas undangan di Wae Nahi sama di Kampung Ujung, dan dia sudah coblos," jelasnya.

Ketua KPU Manggarai Barat Ferdiano Sutarto Parman membenarkan sejumlah pemilih di Manggarai Barat tidak mendapat undangan memilih dari KPPS. Menurutnya itu disebabkan adanya pemilih yang tidak dikenal oleh KPPS.

"Karena itu kami minta beberapa pemilih tadi untuk datang ke TPS bawa KTP agar bisa dilayani," ujarnya.

Terkait kertas suara kosong yang terjadi di TPS 02 Desa Tondong Belang, pihaknya telah meminta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tondong Belang untuk mengecek. "Kami cek dulu, PPK sedang mengecek," imbuhnya.

Tiga Lembaga Hitung Cepat

TIGA lembaga survei menyelenggarakan hitung cepat pada pelaksanaan Pilkada di Provinsi NTT.  Sebetulnya, terdapat empat lembaga survei yang sudah melakukan pendaftaran ke KPU NTT sejak Oktober 2024 lalu. Namun, satu lembaga survei yakni Losta Institute mengundurkan diri.

"Tiga lembaga survei itu adalah Voxpol Center Research and Consulting, Charta Politika, Indikator Politik Indonesia," kata Komisioner KPU NTT, Baharudin Hamzah, Selasa (26/11) di kantornya.

Sementara itu, terdapat beberapa lembaga pemantau Pilkada yang berasal dari dalam dan luar negeri. Dia menyebut satu lembaga pemantau dalam negeri adalah Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD). Sedangkan terdapat dua lembaga pemantau dari luar negeri.

Dua lembaga pemantau luar negeri itu adalah STAE dan CNE dari Timor Leste. Menurut Hamzah, pemantau luar negeri hanya akan melakukan observasi sekitar TPS dengan menunjukkan tanda pengenal dan sertifikat pemantau yang dikeluarkan KPU.

"Dia tidak masuk ke dalam TPS, dia tidak menyampaikan apapun. Hanya memantau jalannya pemungutan dan penghitungan suara di TPS," kata dia.

Sementara, kata dia, untuk lembaga survei akan melakukan hitung cepat untuk beberapa TPS yang digunakan sebagai sampel. Perlakuannya pun mirip dengan pemantau TPS.

Hamzah menyebut, kegiatan itu merupakan peluang yang disiapkan regulasi agar membuka partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu atau Pilkada.

Hamzah mengatakan, masyarakat juga bisa mengakses perkembangan penghitungan suara Pilkada melaui website KPU. Hasil penghitungan di TPS akan dimasukkan ke SiRekap.

"Masyarakat bisa mengakses dan melihat itu. Perhitungan pertama untuk surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT," kata dia.

KPU sendiri akan melakukan penghitungan manual atau real count dari tingkat TPS, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Jadwal itu telah ditetapkan dan akan berlangsung hingga bulan Desember 2024.

Pilkada 2024, KPU NTT menetapkan 9.877 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 3.988.372 yang tersebar di 3.442 Desa/Kelurahan di Provinsi NTT.  (cr19/rey/cr6/uka/fan) 

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS