Opini: Utilitarianisme Vs Egoisme Etis Dalam Dinamika Politik Indonesia Dewasa Ini

Oleh: Remigius Taek
Anggota Komunitas Pikiran Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang - NTT

POS-KUPANG.COM - Dinamika politik di Indonesia saat ini menjadi salah satu topik hangat yang sering dibahas berbagai elemen masyarakat. 

Topik pembicaraan seputar politik makin hangat di berbagai daerah di Indonesia yang sebentar lagi akan melaksanakan pemilihan Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi. 

Setiap calon kepala daerah bersama tim suksesnya mulai berkampanye dan memaparkan visi-misi kepada masyarakat untuk menarik massa agar bisa terpilih nanti. 

Dalam situasi demikian kita dihadapkan pada dua penilaian etis terhadap dinamika politik Indonesia saat ini yakni utilitarianisme dan egoisme etis.

Utilitarianisme merupakan satu paham yang mengatakan bahwa kebahagiaan terbesar dari seseorang adalah melakukan kebaikan bagi banyak orang atau dengan kata lain tindakan seseorang itu dikatakan baik jika hal itu membawa manfaat bagi sebanyak mungkin orang (Pratiwi, 2022).

Utilitarianisme sangat menekankan kebahagiaan bagi banyak orang. Utilitarianisme sering digunakan sebagai acuan dalam membuat kebijakan politik yang bertujuan mensejahterahkan masyarakat banyak.
 
Penerapan dari utilitarisnisme ini bisa kita lihat dalam program-program pemerintah seperti jalan tol, bendungan, bantuan sosial, dan lainnya yang mencakup banyak orang dalam upaya untuk menciptakan kesejahteraan. 

Pada situasi saat ini, utilitarianisme itu dapat kita temukan dalam janji kampanye yang mempunyai orientasi pada kesejahteraan banyak orang. 

Utilitarisnisme juga menghadapi tantangan yang besar di tengah masyarakat Indonesia yang hidup dalam kemajemukan dari segi agama, suku, ras, maupun golongan. 

Di sini bisa terjadi konflik kepentingan antar kelompok dalam membuat kebijakan politik yang dalam penerapannya akan lebih menguntungkan kelompok mayoritas. 

Di sisi lain ketika pemerintah atau para politisi lebih fokus pada kepentingan kaum mayoritas maka kepentingan kaum minoritas diabaikan. 

Misalnya saja dalam kebijakan pembangunan infrastruktur yang dilihat baik bagi sebagian besar masyarakat seringkali mengorbankan hak-hak masyarakat kecil yang terdampak.

Berbeda dengan utilitarianisme, egoisme etis berpandangan bahwa suatu tindakan disebut baik jika tindakan itu membawa kenikmatan yang besar bagi diri sendiri atau orang yang melakukan tindakan itu.

Egoisme etis menitikberatkan pada kepentingan pribadi yang melakukan suatu tindakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau kelompoknya. 

Dalam kehidupan politik di Indonesia, egoisme etis sering dikaitkan dengan para politisi yang mempunyai kepentingan pribadi entah itu untuk mencari keuntungan finansial, memperoleh kekuasaan, atau  untuk memperluas pengaruh. 

Egoisme etis ini dapat kita lihat dalam setiap pembuatan kebijakan di mana hal itu dapat menciptakan kesempatan bagi orang-orang tertentu untuk memasukkan kepentingan pribadi atau kelompoknya dalam kebijakan yang dibuat. 

Ini berarti kesejahteraan bersama diabaikan. Fenomena ini dapat kita temukan dalam kasus-kasus yang sudah pernah terjadi seperti korupsi.

Jabatan digunakan sebagai kesempatan untuk memperkaya diri atau kelompok sehingga tujuan untuk meciptakan bonum communae bagi masyarakat luas diabaikan. 

Kebijakan politik yang dilandasi egoisme etis menciptakan ketidakadilan dan merugikan masyarakat.

Dinamika politik Indonesia saat ini menurut saya berada dalam dua posisi tersebut yakni utilitarianisme dan egoisme etis. 

Kedua hal ini dalam pengertiannya berada pada posisi yang saling berlawanan. 

Utilitarianisme mempunyai tujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi sebanyak mungkin orang sedangkan egoisme etis bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan bagi diri sendiri. 

Dalam praktiknya, ada politisi tertentu yang menghidupi semangat utilitarian sehingga dalam melaksanakan tugasnya selalu berusaha untuk kepentingan masyarakat umum. 

Namun tidak dipungkiri juga bahwa sebagian politisi dalam menjalankan tugasnya mencari kesempatan untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. 

Hal lain juga bisa terjadi bahwa orang menggunakan narasi utilitarisnisme untuk mendapat massa tetapi dalam realitasnya tidak terjadi. 

Di sinilah terjadi kesenjangan antara janji dan bukti. Misalnya saja dalam membuat kebijakan tertentu yang isinya untuk kesejahteraan banyak orang tetapi dalam realisasinya kebijakan yang sudah dibuat hanya menguntungkan satu dua pihak saja. Akibatnya banyak orang menderita karena kebijakan tersebut.

Dua hal ini menjadi persoalan yang harus diatasi dalam dinamika politik negara ini. 

Negara perlu untuk membuat satu mekanisme dalam politik untuk menyeimbangkan egoisme etis dan utilitarianisme.

Diperlukan pengontrolan yang ketat dari lembaga anti korupsi untuk dapat mengurangi dan mengatasi sikap egoisme etis yang dapat merusak kehidupan bersama. 

Sementara itu semangat utilitarian harus menjadi pedoman dalam mengambil kebijakan untuk menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera secara merata. (*)