Raja Charles III Hadapi Seruan 56 Negara Persemakmuran untuk Tebus Kejahatan Masa Lalu 

POS-KUPANG.COM -  Raja Charles III menghadapi seruan dari 56 pemimpin negara anggota Persemakmuran untuk menebus kejahatan Kerajaan Inggris di masa lalu. 

Seruan tersebut mengemuka pada pertemuan puncak para pemimpin Persemakmuran, Jumat 25 Oktober 2024. 

Pertemuan puncak yang seharusnya bersahabat, berubah menjadi perdebatan sengit mengenai warisan perbudakan dan Kerajaan Inggris. 

Saat ini para pemimpin dari 56 negara anggota Persemakmuran, yang sebagian besar terdiri dari negara-negara bekas jajahan Inggris, berkumpul untuk menghadiri KTT di Samoa.

Namun, alih-alih bersatu untuk mengatasi isu-isu mendesak seperti perubahan iklim, KTT perdana Charles III sebagai raja justru dibayangi oleh sejarah. 

Banyak negara Afrika, Karibia, dan Pasifik ingin melihat Inggris, dan negara-negara Eropa lainnya, membayar kompensasi finansial untuk perbudakan, atau setidaknya melakukan perbaikan politik. 

Mereka ingin agar KTT ini secara khusus berkomitmen pada diskusi tentang topik keadilan reparatif, sebuah perdebatan yang dihindari pemerintah Inggris di tengah kesulitan finansial.

Perdana Menteri (PM) Bahama Philip Davis mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa perdebatan mengenai masa lalu sangat penting. 

“Waktunya telah tiba untuk melakukan dialog yang nyata tentang bagaimana kita mengatasi kesalahan-kesalahan historis ini. Keadilan reparatif bukanlah percakapan yang mudah, tetapi ini adalah percakapan yang penting,” kata Davis. 

“Kengerian perbudakan meninggalkan luka yang mendalam dan turun-temurun dalam komunitas kita, dan perjuangan untuk keadilan dan keadilan reparatori masih jauh dari selesai," sambungnya.. 

Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer  secara terbuka menolak seruan untuk membayar reparasi, dan para perwakilan telah mengesampingkan permintaan maaf pada pertemuan tersebut. 

Keluarga kerajaan Inggris, yang diuntungkan oleh perdagangan budak selama berabad-abad, juga telah menghadapi seruan untuk meminta maaf. Sebuah rancangan deklarasi KTT yang menyerukan perdebatan tentang kolonialisme menimbulkan ketegangan. 

Salah satu sumber diplomatik, yang berbicara secara anonim, mengatakan kepada kantor berita AFP, bahwa negara-negara maju berusaha untuk memperhalus bahasa dalam deklarasi akhir. 

“Seruan untuk reparasi bukan hanya tentang kompensasi finansial; ini tentang mengakui dampak abadi dari eksploitasi selama berabad-abad dan memastikan bahwa warisan perbudakan ditangani dengan kejujuran dan integritas,” tegas Davis. 
Joshua Setipa dari Lesotho, salah satu dari tiga kandidat yang bersaing untuk menjadi sekretaris jenderal Persemakmuran berikutnya, mengatakan bahwa reparasi dapat mencakup bentuk-bentuk pembayaran nontradisional seperti pembiayaan iklim. 

“Kita bisa menemukan solusi yang akan mulai mengatasi sejumlah ketidakadilan di masa lalu dan menempatkannya dalam konteks yang terjadi di sekitar kita saat ini,” katanya kepada AFP menjelang pertemuan tersebut.