Opini: Indonesia Kita Pada Hari-hari Ini

Oleh: Viktus Murin
Tenaga Ahli Ketua MPR RI, mantan wartawan Pos Kupang 

POS-KUPANG.COM - Rezim waktu yang tidak pernah berhenti berputar, perlahan tapi pasti (slow but sure) akan menghentikan rezim pemerintahan dan atau penguasa-penguasa di bumi ini. Pun, tak terkecuali di negeri kita tercinta Indonesia. 

Presiden Joko Widodo yang berkuasa selama dua periode lima tahunan (2014-2019 dan 2019-2024), kini tinggal berhitung hari akan menanggalkan otoritasnya sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. 

Dua otoritas primer dalam genggaman Presiden Jokowi itu, bakal beralih ke tangan Prabowo Subianto sang presiden terpilih, yang segera dilantik di hadapan sidang paripurna istimewa MPR RI pada 20 Oktober 2024. 

Ketua MPR RI Dr.Bambang Soesatyo, SE, SH, MBA mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk dapat menjaga rasa hormat kepada setiap presiden yang telah memimpin negara di masanya masing-masing, dan telah meninggalkan "legacy kepemimpinan" yang berharga bagi bangsa Indonesia. 

Menurut Bamsoet - sapaan Bambang Soesatyo-  yang merupakan Ketua MPR ke-16 RI itu,  setiap Presiden Republik Indonesia, dari mulai Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden BJ Habibie, Presiden KH Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Joko Widodo, hingga nantinya Presiden Prabowo Subianto, harus dijaga kehormatan dan martabatnya. 

Sebab mereka adalah putra dan putri terbaik bangsa, yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan Indonesia. 

"Setiap Presiden memiliki legacy-nya masing-masing. Presiden Soekarno sebagai Bapak Proklamator, Presiden Soeharto Bapak Pembangunan, Presiden BJ Habibie Bapak Teknologi, Presiden KH Abdurrahman Wahid Bapak Pluralisme, Presiden Megawati Ibu Penegak Konstitusi, Presiden SBY Bapak Perdamaian, dan Presiden Joko Widodo Bapak Infrastruktur. Nama baik, kehormatan, dan martabat pribadi mereka merupakan bagian dari nama baik, kehormatan dan martabat Indonesia, karenanya harus selalu kita jaga," tegas Bamsoet seusai menghadiri Seminar Kebangsaan HUT ke-60 Fraksi Partai Golkar MPR RI, di Gedung Nusantara IV MPR, Selasa (24/9/2024). 

Bamsoet pun memberikan 'warning' mengenai kearifan sejarah bagi bangsa Indonesia. 

"Pimpinan MPR juga berpandangan sebagai sebuah bangsa yang besar, kita mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan setiap permasalahan bangsa dengan penuh kearifan dan melihat jauh ke depan, demi kepentingan anak cucu kita di masa yang akan datang. Jangan ada lagi dendam sejarah yang diwariskan pada anak-anak bangsa yang tidak pernah tahu, apalagi terlibat pada berbagai peristiwa kelam di masa lalu," demikian Bamsoet. 

Pernyataan Bamsoet patut diapresiasi. Jalannya sejarah memang tidak bisa diubah, namun boleh dipetik hikmahnya untuk pembelajaran bangsa di masa depan. 

Memaknai "terobosan bersejarah" yang ditempuh MPR RI di bawah kepemimpinan Bamsoet, kita boleh berkesimpulan bahwa tampaknya ada ikhtiar psiko-politis dari Pimpinan MPR untuk mengejawantahkan atau memanifestasikan "rekonsiliasi sejarah", demi kebaikan bangsa Indonesia di masa depan. 

Dengan soliditas dan kohesi rasa berbangsa yang lebih kuat di antara seluruh elemen bangsa, maka bangsa kita bakal lebih siap menyongsong dan memasuki era Indonesia Emas 2045 dengan gilang-gemilang. 

Tidak dapat dipungkiri, pasca transisi kekuasaan dari Bung Karno ke Pak Harto di masa dulu (tahun 1966) seusai lembaran hitam sejarah yakni tragedi pemberontakan PKI tahun 1965, telah terjadi "rentang kendala atau gap ideologis"  di tengah bangsa Indonesia; di antara elemen-elemen masyarakat yang pro Bung Karno dengan yang pro  Pak Harto di pihak lainnya. Melalui pemulihan nama baik Bung Karno dan Pak Harto,  maka bangsa Indonesia tidak lagi terkuras energi kolektifnya  oleh "perang dingin kelompok ideologis" Orde Lama versus Orde Baru dengan segala rentetannya. 

Dalam konteks ini, patutlah dicatat bahwa kelahiran Orde Reformasi bukanlah merupakan sintesa dari proses tesa-antitesa Orla Vs Orba, melainkan lebih sebagai "interupsi moral" dari Gerakan Mahasiswa 1998 dan komponen politik penekan (pressure group) yang ketika itu telah jengah dengan fakta kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) di tengah rezim Orba,  yang telah merapuhkan dan akhirnya meruntuhkan kekuasaan Pak Harto sebagai pemimpin nasional pada masa itu.