Opini: Satu Dekade Keterlibatan Indonesia di Kawasan Kepulauan Pasifik

Pada 2024, Kemenlu memperluas cakupan pelatihan diplomatik dengan melibatkan negara-negara Pasifik, seperti Fiji, Vanuatu, Papua Niugini, Kepulauan Solomon, dan sekretariat MSG.

Indonesia juga menyediakan beasiswa bagi komunitas Pasifik di beberapa universitas di Indonesia dengan fokus pada kebutuhan dan tantangan eksistensial di kawasan kepulauan Pasifik. Langkah positif yang dilakukan ini perlu diperkuat dengan literasi Pasifik dan konsistensi komitmen sehingga sejumlah upaya yang dilakukan ini dapat sejalan dengan kebutuhan regional kawasan kepulauan Pasifik.

Solidaritas Papua di Pasifik

Masalah dukungan sejumlah aktor negara dan non-negara di Pasifik mengenai persoalan Papua masih menjadi fokus utama proyeksi kebijakan luar negeri Indonesia di Pasifik.

Selama satu dekade terakhir, dukungan sejumlah kelompok masyarakat sipil masih sangat kuat; sementara aktor-aktor negara, kecuali Vanuatu, masih mengalami pasang surut dalam menyuarakan isu politik dan hak asasi manusia di Papua.

Persoalan utama yang masih sulit diselesaikan adalah kondisi hak-hak asasi, ekonomi, politik, hukum, dan pelayanan publik di Papua yang belum berubah secara signifikan dan ini menjadi titik lemah diplomasi Indonesia di kawasan Pasifik.

Hal ini ditambah dengan pola defensif Kemenlu dengan masih mengedepankan pendekatan kesejahteraan untuk merespons sejumlah pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

Sejumlah peristiwa yang menyedot perhatian dunia, seperti rasisme, deforestasi, dan penculikan pilot asing, menjadi catatan buruk yang akan terus dikampanyekan dan basis solidaritas masyarakat di kawasan kepulauan Pasifik. Terlepas dari peningkatan keterlibatan Indonesia di Pasifik, isu Papua terus menjadi isu tetap (standing agenda item) di MSG dan Pacific Island Forum (PIF).

Pada 2024 ini, tokoh-tokoh kemerdekaan Papua telah menemui sejumlah perdana menteri di kawasan Pasifik, seperti Fiji, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu, juga kelompok nasionalis Kaledonia Baru.

Pertemuan-pertemuan tersebut memang belum menghasilkan keputusan politik, seperti pemberian keanggotaan penuh kepada ULMWP di MSG.

Sekalipun demikian, pertemuan-pertemuan ini sudah cukup menunjukkan eksistensi aspirasi politik kemerdekaan Papua yang terus meningkat di Pasifik. Keberadaan dua utusan khusus Papua, Sitiveni Rabuka (Perdana Menteri Fiji) dan James Marape (Perdana Menteri Papua Niugini), semakin menegaskan isu politik Papua adalah isu regional Pasifik.

Persoalan Papua merupakan bagian penting dalam memperkuat literasi Indonesia tentang Pasifik dan keterlibatannya yang konsisten berdasarkan pada prioritas regional kawasan kepulauan Pasifik. Pada akhirnya, keterlibatan Indonesia di Pasifik masih difokuskan untuk menjawab keresahan dalam negeri terkait isu Papua dan minim dalam merespons kebutuhan dan tantangan regional yang dirasakan masyarakat di wilayah kepulauan Pasifik. (kompas.id)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS