Opini: Satu Dekade Keterlibatan Indonesia di Kawasan Kepulauan Pasifik

Oleh Hipolitus Wangge

POS-KUPANG.COM - Dalam sepuluh tahun periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, keterlibatan Indonesia di wilayah kepulauan Pasifik menunjukkan peningkatan walaupun masih berpijak pada isu integritas nasional. Tren peningkatan ini idealnya harus terus dilanjutkan dalam kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Keterlibatan Kementerian Luar Negeri perlu diapresiasi, tetapi masih belum terlihat pola yang konsisten dan mengakar terkait wilayah kepulauan Pasifik.

Sejumlah bantuan dan program yang diberikan masih menitikberatkan pada upaya meredam internasionalisasi masalah Papua dan kurang berdasarkan prioritas regional yang diperjuangkan negara-negara di kawasan kepulauan Pasifik.

Visi Indonesia sebagai bagian dan saudara di Pasifik masih memerlukan dukungan bukan hanya institusional, melainkan juga aspirasional terkait pemahaman menyeluruh mengenai kawasan yang menjadi titik baru pertarungan geopolitik global hari ini dan tahun-tahun mendatang.

Setelah keterpilihan Jokowi dan dimulainya kinerja pemerintahan baru di 2014, Kemenlu memulai penataan keterlibatan Indonesia di kawasan Pasifik. Sejak dimulai kegiatan diplomasi di kawasan itu pertengahan 1970-an, wilayah tersebut sangat jarang mendapatkan perhatian serius dan selalu menjadi ”halaman belakang” diplomasi Indonesia.

Hal ini berbalik ketika front perjuangan kemerdekaan Papua (ULMWP) untuk pertama kalinya mendapatkan pengakuan terbatas dalam forum Melanesian Spearhead Group (MSG) sebagai peninjau di tahun 2015.

Sebagai respons, Pemerintah Indonesia menginisiasi festival budaya Melanesian Indonesia (Melindo) dengan mendasarkan klaim komposisi populasi penduduk Melanesia di Indonesia berjumlah 11 juta jiwa terbentang dari Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur.

Klaim ini memiliki sejumlah kelemahan, seperti menggabungkan jumlah penduduk asli dengan pendatang yang telah mendiami ketiga daerah itu. Selain itu, sejumlah daerah, seperti Manggarai dan Sumba, memiliki ikatan kultural Bajo dan Austronesia, bukan Melanesia.

Di antara tiga daerah berpenghuni penduduk Melanesia, cuma Papua yang konsisten mengasosiasikan diri dengan kultur dan pola hidup Melanesia.

Kelemahan terakhir, belum ada penelitian menyeluruh dan berkelanjutan terkait klaim itu. Klaim itu justru sering kali diperkuat dengan jargon Indonesia sebagai ”ras Pasifik terbesar” tanpa dasar dan praktik penghargaan konkret yang kuat.

Perlunya literasi Pasifik

Sejauh ini, masih belum terlihat pemahaman mendalam tentang dinamika regional di kawasan kepulauan Pasifik.

Keterlibatan Indonesia dalam satu dekade terakhir di Pasifik sedari awal bukan berdasarkan atas visi regional di luar Asia Tenggara, melainkan terkait dukungan yang menguat terkait isu Papua merdeka di kawasan kepulauan Pasifik.

Hal ini terlihat dari sejumlah pemangku kepentingan, seperti Kemenlu, kalangan pebisnis, para ilmuwan sosial, dan lembaga penelitian, yang belum memiliki pemahaman solid soal kepulauan Pasifik, selain terkait internasionalisasi isu Papua.