Opini: Satu Dekade Keterlibatan Indonesia di Kawasan Kepulauan Pasifik

Hal ini berakibat pada lemahnya koordinasi dan dukungan para pemangku kepentingan terhadap keterlibatan Indonesia yang dimotori Kemenlu di kawasan kepulauan Pasifik.

Senada dengan itu, Kemenlu juga masih mengutamakan bantuan langsung dan minim mempertimbangkan fokus dan visi regionalisme kawasan Pasifik, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Boe (Boe Declaration) 2018 dan strategi Benua Biru Pasifik (Blue Pacific Continent) 2050.

Dari sisi pemberian bantuan keuangan dan teknis, Pemerintah RI menunjukkan perannya sebagai alternatif pemberi bantuan di kawasan Pasifik. Indonesia bukan hanya penerima bantuan (recipient), melainkan juga memberi bantuan (provider) ke negara-negara dunia ketiga.

Namun, pemerintah masih mengandalkan pemberian bantuan berdasarkan permintaan (demand-driven assistance) negara-negara kepulauan Pasifik.

Baca juga: Bantuan Kemanusiaan RI untuk Papua Nugini Tiba di Port Moresby

Pada 2019, Indonesia meluncurkan Indonesian Aid yang kemudian dikelola Lembaga Dana Pembangunan Kerja Sama Internasional (LDPKI) sebagai upaya mendukung diplomasi pembangunan sebagai middle power. Namun, kemampuan finansial yang dimiliki Pemerintah Indonesia masih terbatas pada perannya sebagai alternatif donor di kawasan Pasifik.

Dampaknya, keterlibatan Indonesia dalam upaya pembangunan kawasan Pasifik dan dalam merespons ancaman utama, seperti perubahan iklim, kejahatan transnasional, peran aktif dan pemberdayaan masyarakat pesisir di kawasan tersebut, juga masih terbatas.

Hal ini memunculkan kesan umum di kalangan publik Pasifik bahwa model keterlibatan Indonesia masih bersifat transaksional, khususnya hanya berkaitan dengan upaya-upaya meredam isu politik dan HAM di Papua, di kawasan tersebut.

Selama menjabat, Presiden Jokowi hanya mengunjungi Papua Niugini di antara 16 negara Pasifik yang ada. Hal ini dapat dipahami karena kedekatan geografis dan diplomatis yang sudah cukup lama dengan negara ini dibandingkan negara-negara lain di kawasan tersebut.

Namun, persepsi yang terbangun dari akibat minimnya kehadiran pemimpin Indonesia di negara-negara Pasifik adalah bahwa kawasan Pasifik masih jauh dari prioritas kebijakan luar negeri Indonesia. Tradisi interaksi dan komunikasi langsung (talanoa) sangat dihargai oleh masyarakat kepulauan Pasifik daripada pertemuan virtual, seperti yang dilakukan Indonesia dengan Pacific Exposition 2021.

Selain itu, forum diplomatik tertinggi antara Indonesia dan negara-negara Pasifik masih terbatas pada pertemuan tingkat menteri dan parlemen, seperti Indonesia-Pacific Forum for Development (IPFD) dan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP), bukan pertemuan antarkepala pemerintahan seperti dilakukan sejumlah negara donor lain yang juga pendatang baru di Pasifik, seperti India, Korea Selatan, dan Jepang.

Sejumlah inisiatif yang dilakukan Pemerintah Indonesia juga tidak berjalan secara konsisten. Melindo, Pacific Exposition, IPFD, dan IPPP dengan fokus pada kerja sama bilateral ataupun regional sejauh ini tidak dijalankan secara berkala.

Sejumlah hambatan menjadi alasan kurangnya konsistensi di atas, seperti komitmen politik yang lemah, koordinasi antarlembaga, dan minimnya pendanaan. Hal ini menunjukkan bahwa visi Pacific Elevation yang dipromosikan Pemerintah Indonesia pada 2019 masih sebatas jargon tanpa didukung praktik diplomasi yang solid di kawasan kepulauan Pasifik.

Pada tahun 2021, Kemenlu membentuk Direktorat Pasifik dan Oseania sebagai upaya untuk memfokuskan keterlibatan Indonesia di kawasan kepulauan Pasifik.

Kehadiran direktorat tersebut menjadi langkah strategis yang perlu ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki literasi Pasifik yang baik. Sejauh ini, persoalan pemahaman kawasan Pasifik dan tata kelola informasi yang baik, khususnya terkait kondisi di Papua, masih terus menjadi beban.

Pelatihan para diplomat harus menyasar bukan hanya terkait isu Papua, melainkan juga pemahaman dinamika regional dan persoalan eksistensi di kawasan Pasifik. Ditambah lagi, dukungan finansial dan hubungan antarlembaga yang minim membuat kehadiran direktorat Pasifik masih belum menunjukkan peran signifikan.