Opini - Pemilu untuk Mencari Pelayan: Refleksi Menjelang Pilkada 2024

Rakyat memiliki hak mutlak untuk menentukan sosok pemimpin yang akan membawa bangsa ini menuju keadilan. Hak ini harus dijunjung tinggi dan ditolak segala bentuk praktik yang merusak hakikat demokrasi, termasuk money politics dan melawan segala bentuk intimidasi. 

Tantangan dalam Pemilu 2024

Menjelang Pilkada serentak 27 November 2024 kita dihadapkan pada berbagai tantangan serius. Data dari Amnesty International menunjukkan bahwa selama periode kampanye dan pemungutan suara pada pemilu  14 Februasi 2024 banyak pembela hak asasi manusia yang mengalami serangan dan intimidasi.

Selain itu, laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengungkapkan adanya 18 peristiwa kekerasan selama pemilu, termasuk penganiayaan dan bentrokan, yang mengakibatkan luka-luka dan bahkan korban jiwa.

Kejadian-kejadian ini mencerminkan lingkungan yang tidak kondusif bagi kebebasan berpendapat dan partisipasi publik dalam proses demokrasi.

Satu aspek lain yang patut dicermati dan semakin mengkhawatirkan adalah meningkatnya pengaruh politik uang. Lembaga survei Indikator Politik Indonesia menemukan bahwa 35,1 persen responden pada pemilu 14 Februari 2024 mengaku memilih karena uang, meningkat dari 28 persen pada pemilu 2019. Hal ini menunjukkan penurunan kesadaran masyarakat terhadap praktik politik uang.

Pada pemilu 2019, 67 persen masyarakat menganggap politik uang tidak wajar, namun angka ini menurun menjadi 49,6 persen pada pemilu 2024. Artinya, masyarakat semakin toleran terhadap praktik yang seharusnya dilarang ini.

Ini menggambarkan bahwa pengaruh politik uang semakin meresap dalam budaya pemilu, dan tantangan ini harus dihadapi dengan serius oleh semua pihak yang peduli terhadap masa depan demokrasi di Indonesia.

Mewujudkan Demokrasi yang Sehat

Menjelang Pilkada serentak 27 November 2024, kita harus berjuang untuk kebebasan berbicara, memperkuat penegakan hukum terhadap praktik politik uang, dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas.

Lingkungan yang mendukung demokrasi yang sehat sangat penting, di mana setiap suara dihargai dan setiap pemilih diberdayakan untuk memilih berdasarkan keyakinan, bukan karena tekanan atau iming-iming materi.

Kita tidak hanya memilih pemimpin, tetapi juga menentukan masa depan bangsa. Pemimpin yang melanggengkan praktik politik uang adalah mereka yang miskin gagasan dan prestasi.

Sebaliknya, pemimpin yang melayani akan mengutamakan kepentingan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka, dan berkomitmen untuk mewujudkan keadilan bagi semua.

Kebebasan memilih pemimpin berdasarkan suara hati adalah harkat dan martabat rakyat sebagai makhluk politik dan demokrasi.

Menolak money politics sebagai langkah fundamental untuk menjaga hak dan martabat sebagai "tuan" dalam penjaringan pemimpin dan menghagai kebebasan berpendapat adalah langkah-langkah konkret mewujudkan demokrasi yang sehat.