Sanksi ASN Tak Netral di Pilkada Manggarai Barat, Potong Tukin hingga Turun Jabatan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Berto Kalu

POS-KUPANG. COM, LABUAN BAJO - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Manggarai Barat mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah itu agar menjaga netralitas selama pelaksanaan Pilkada. 

Apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran netralitas, sanksi terhadap pelanggaran disiplin berupa hukuman disiplin sedang yaitu pemotongan Tunjangan Kinerja (Tukin) selama 6, 9, dan 12 bulan, 

"Sanksi disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja selama 9 bulan, dan paling berat dari hukuman sedang itu adalah potongan tunjangan kinerja selama 12 bulan," tegas Kepala BKPSDMD Manggarai Barat Thomas Faran, di kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Netralitas ASN, TNI-Polri yang diselenggarakan Bawaslu Manggarai Barat, Kamis 12 September 2024.

Selanjutnya juga ada hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, dan pembebasan jabatan selama 12 bulan, hingga sanksi berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, sampai pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. 

"Saya ingatkan ASN untuk hati-hati, saya ingatkan lagi hati-hati," tegasnya.

Thomas berujar, Pemkab Manggarai Barat bersama Bawaslu bersinergi melakukan upaya untuk menunjukkan komitmen netralitasnya.

Baca juga: Demokrat, Golkar dan PAN Resmi Usung Mario-Richard di Pilkada Manggarai Barat

Beberapa upayanya seperti penandatanganan pakta integritas dan membentuk tim pengawas.

Ketua Bawaslu Mangarai Barat, Maria Magdalena Seriang mengatakan, untuk mewujudkan Pilkada yang aman dan lancar butuh sinergisitas semua elemen masyarakat, khususnya berkaitan dengan pengawasan.

Karena itu dia mengajak para ASN, TNI dan Polri untuk sama-sama menjaga netralitas.

"Kami dari Bawaslu mengajak kita bersama untuk sama-sama menjaga dan menjunjung tinggi netralitas. Netralitas menjadi kata kunci dalam suksesnya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2024," kata Leny, sapaan akrabnya. 

Kegiatan hari itu berakhir dengan deklarasi netralitas dan penandatanganan pakta integritas.(*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS