Unjuk Rasa Tolak Revisi UU Pilkada, Semarang Ricuh, Bandung Lempar dan Bakar Pagar DPRD

Sebelumnya, MK mengeluarkan dua putusan syarat pencalonan kepala daerah pada Selasa kemarin. Pertama, MK memutuskan syarat usia minimal calon kepala daerah 30 tahun untuk gubernur-wakilnya serta 25 tahun untuk bupati-wakilnya dan wali kota-wakilnya.

Dalam putusan tersebut, MK menyatakan, titik penghitungan usia minimal dilakukan sejak penetapan pasangan calon oleh KPU dan bukan saat pelantikan, seperti putusan Mahkamah Agung, 29 Mei 2024.

Putusan itu menutup peluang putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, maju sebagai calon gubernur. Partai Nasdem sudah mendeklarasikan dukungannya untuk Kaesang maju pada Pilkada Jawa Tengah.

Putusan kedua, terkait dengan ambang batas partai politik atau gabungan parpol mengajukan calon. MK menyatakan, Pasal 40 Ayat (1) UU Pilkada, yakni parpol pemilik kursi DPRD, hanya dapat mengajukan calon kepala daerah jika memenuhi syarat 20 persen kursi atau 25 persen suara sah di pemilu anggota DPRD sebagai inkonstitusional.

Menyikapi dua putusan MK, Baleg DPR menggelar Rapat Panja Revisi UU secara kilat pada Rabu (21/8/2024). Dalam rapat selama tujuh jam, Baleg DPR menyetujui menggunakan putusan MA sebagai dasar penghitungan usia calon kepala daerah dan mengubah Pasal 40 Ayat (1) UU Pilkada, menjadi tidak sesuai dengan putusan MK.

DPR pun bersepakat menghidupkan kembali ketentuan ambang batas yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK dalam putusannya. Parpol pemilik kursi DPRD hanya dapat mengajukan calon kepala daerah jika memenuhi syarat 20 persen kursi atau 25 persen suara sah di pemilu anggota DPRD.

(kompas.id)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS