Jokowi: Pelantikan Tiga Wamen Sudah Dibicarakan Langsung dengan Presiden Terpilih Prabowo

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pelantikan tiga wakil menteri atau wamen di masa transisi pemerintahan dilakukan demi melancarkan dan memuluskan keberlanjutan pemerintahan.

Masuknya dua orang dekat presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto, sebagai wamen dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo juga dipastikan tidak terkait dengan upaya untuk membagi-bagi jabatan menjelang pergantian pemerintahan.

”Ini untuk melancarkan, memuluskan keberlanjutan. Ya, itu aja,” ujar Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan setelah peresmian turnamen sepak bola Piala Presiden Tahun 2024 yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/7/2024).

Saat ditanya apakah pelantikan tiga wamen terkait upaya bagi-bagi jabatan, Presiden segera menyanggah. ”Nggak, nggak, nggak. Ini sudah saya bicarakan langsung dengan kepentingan pemerintah berikut. Saya sudah bicara dengan presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto,” kata Presiden Jokowi.

Baca juga: Pertanyaan Seputar Pelantikan Orang Prabowo Jadi Wamen di Kabinet Jokowi Saat Transisi Pemerintahan

Sebelumnya, pada Kamis (18/7/2024), Presiden Jokowi melantik tiga wakil menteri baru. Salah satunya adalah Thomas Djiwandono, Bendahara Umum Partai Gerindra yang juga merupakan keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Adapun dua wakil menteri lainnya yang dilantik yakni Yuliot sebagai Wakil Menteri Investasi dan Sudaryono yang menggantikan Harvick Hasnul Qolby sebagai Wakil Menteri Pertanian. Sudaryono merupakan mantan ajudan Prabowo yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Tengah.

”Bisa jadi juga pengisian tiga wamen ini sebagai cara Prabowo memberikan kompensasi bagi kader-kadernya dan pendukungnya dengan hadiah jabatan. Bisa jadi menteri-menteri yang menduduki pos-pos penting tidak lagi dipercaya Prabowo sehingga menempatkan orang-orang dekat untuk mengontrol kebijakan-kebijakan strategi dari menteri-menteri terkait,” kata Ferry, menambahkan.

Namun, Ferry menilai bahwa kebijakan pelantikan tiga wamen ini praktis tidak menimbulkan dampak negatif. Hal ini karena konsekuensi politik yang terjadi di mana-mana, yakni bahwa siapa yang menang yang akan berkuasa.

Ketika memberikan keterangan pers di Stadion Si Jalak Harupat, Presiden Jokowi juga sempat menanggapi indeks demokrasi di pemerintahan yang turun. Menurut Presiden, demokrasi berjalan baik, salah satu indikasinya adalah pemilu yang berjalan dengan demokratis.

”Orang mau berserikat, berpendapat, ingin berorganisasi, semuanya enggak ada yang dihambat. Tiap hari orang mau maki-maki Presiden juga kita denger. Orang nge-bully Presiden juga kita denger. Kalo ngritik, hampir tiap detik ada pasti,” ucap Presiden.

Pro-Kontra Penempatan Thomas Djiwandono

Penempatan Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan menimbulkan tanda tanya lantaran posisi tersebut biasanya diisi oleh teknokrat. Di sisi lain, inovasi pengelolaan fiskal dibutuhkan agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal mengatakan, posisi strategis, seperti menteri keuangan atau wakil menteri keuangan, biasanya diisi oleh teknokrat. Namun, apa yang terjadi saat ini justru diisi oleh pejabat partai politik sehingga perlu disorot ke depan terkait dengan kapasitas manajemen fiskal.

Padahal, kata Faisal, posisi tersebut semestinya diisi oleh orang yang memiliki kapasitas, baik dari sisi teknis maupun dari sisi pengalaman, serta aspek akuntabilitas dan integritas. Kapasitas secara teknis penting diperhatikan mengingat kaitannya dalam hal mengurus anggaran negara.

”Apalagi, tantangan pengelolaan fiskal ke depan itu lebih besar karena kalau kita melihat, terutama pada 2025, 2026, dan 2027, ada lompatan serta lonjakan utang jatuh tempo sekitar Rp 800 triliun per tahunnya. Itu dua kali lipat dari utang jatuh tempo pada 2024 ini,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (18/7/2024).