Jokowi: Pelantikan Tiga Wamen Sudah Dibicarakan Langsung dengan Presiden Terpilih Prabowo

Kondisi tersebut menunjukkan, ruang fiskal ke depan relatif akan menjadi lebih sempit dibandingkan dengan saat ini. Selain itu, terdapat tantangan lain, baik dari sisi penerimaan pajak maupun kondisi ekonomi domestik, yang sekarang ini melemah.

Per Juni 2024, setoran perpajakan yang terdiri dari pajak dan bea cukai baru mencapai Rp 1.028 triliun atau 44,5 persen dari target dan turun 7 persen secara tahunan.

Sementara itu, setoran perpajakan hingga akhir 2024 hanya bisa mencapai Rp 2.218,4 triliun atau 96 persen dari target awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang sebesar Rp 2.309,9 triliun.

Oleh sebab itu, posisi Menteri Keuangan dalam kabinet pemerintahan baru seharusnya diisi oleh orang yang lebih kompeten atau paling tidak sama dengan yang sekarang. Sebaliknya, pengalaman sebagai perwakilan partai atau bendahara umum partai tidak cukup untuk mengisi posisi dalam jajaran Kementerian Keuangan.

”Menurut pandangan saya, ke depan artinya dari sisi fiskal, ini perlu disoroti, terutama dari sisi manajemen fiskalnya dengan pemilihan dari wakil parpol, alih-alih dari kalangan teknokrat,” ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai, keputusan menempatkan Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) merupakan pendekatan baru. Hal ini sekaligus menunjukkan kemesraan antara rezim lama dan rezim baru yang memungkinkan rezim yang akan datang sudah bisa menitipkan calon pejabatnya dalam pemerintahan rezim lama.

Dari sisi positifnya, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses transisi kekuasaan berjalan dengan lancar. Apalagi, posisi Kementerian Keuangan saat ini tengah menjadi sorotan dari berbagai pihak, tidak terkecuali pelaku pasar keuangan.

”Kita selalu bertanya, terutama pelaku pasar keuangan, siapa yang akan menggantikan Sri Mulyani Indrawati karena ini sosok yang penting. Ada kesan Sri Mulyani ini tidak tergantikan. Tidak ada tokoh kita yang mampu menggantikan Sri Mulyani sehingga ada kekhawatiran kalau ini dilakukan secara biasa, selayaknya Presiden dilantik kemudian diikuti dengan penunjukan menteri akan ada penolakan nanti,” tutur Piter.

Menurut dia, penempatan Thomas dalam Kementerian Keuangan sebagai upaya untuk menghindari adanya penolakan tersebut. Dengan kata lain, langkah ini sekaligus menjadi cara untuk tes ombak bagaimana penerimaan publik.

Di sisi lain, pemagangan Thomas dalam Kementerian Keuangan juga sebagai upaya adaptasi terhadap berbagai permasalahan fiskal yang tengah dihadapi.

Selain itu, langkah tersebut juga menjadi keputusan yang tepat dari pemerintahan baru guna mengantisipasi gejolak yang akan muncul saat transisi kekuasaan.

Piter menambahkan, publik selama ini terlalu mendewakan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan sehingga terkesan tidak ada gantinya. Padahal, masih terdapat ruang kritik, antara lain minim inovasi dan terpaku pada stabilitas.

”Dalam menjaga stabilitas memang bagus, tetapi kita tidak hanya sekadar membutuhkan stabilitas. Kita ini butuh pertumbuhan dan untuk itu dibutuhkan terobosan-terobosan. Apalagi, Pak Prabowo ini sejak awal sudah menggadang-gadang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sehingga dibutuhkan sekali sosok yang berbeda dengan Sri Mulyani,” ujarnya.

Piter berpendapat, untuk mendapatkan hasil yang baru, dibutuhkan sosok yang baru pula di posisi Menteri Keuangan. Adapun sosok Thomas Djiwandono diyakini layak mendapat kesempatan tersebut mengingat ia berasal dari keluarga begawan ekonomi.

Thomas merupakan putra dari pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati. Soedradjad, ayahnya, pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia 1993-1998 pada saat Orde Baru masih berkuasa dan kini mengajar di Nanyang Technological University, Singapura.