RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang Tambah Item Standar Pelayanan Publik

"Perbaiki standar yang ada, ada kritikan, ada saran yang masuk, tentu kita semua mencintai rumah sakit ini, kita menghendaki rumah sakit ini memberikan yang terbai maka mari kita kawal bersama, ada kekurangan, mari kita beri masukan, mari kita beri saran-saran konstruktif kepada rumah sakit untuk melakukan perbaikan," jelasnya. 

Standar Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri mengalami penurunan pada Desember 2023 lalu dari yang sebelumnya 80.93 menjadi 63.92.

Baca juga: Pasien Keluhkan Penolakan Layanan Onkologi di RSUD Johanes Kupang, Ombudsman Bertemu BPJS Kesehatan

Terkait penurunan angka ini Djose mengatakan dia sendiri yang mengawal untuk mendongkrak kembali angka tersebut. 

"Kami kawal betul ini karena kami sudah diberitahu perangkat daerah mana yang akan dinilai dan itu kami membentuk tim di provinsi dan saya ketuanya langsung di provinsi. Penanggung jawabnya pasti kami bertanggung jawab pada bapak gubernur, kepada Sekda tapi secara teknis di biro saya menjadi komandannya langsung untuk mendampingi tim yang ada di beberapa perangkat daerah yang akan dievaluasi pada tahun 2024 agar nilainya naik," kata Djose. 

"Benar 2023 kita turun nilainya tetapi secara perangkat daerah, RSUD Prof. W. Z. Johannes tidak. Penurunannya di perangkat daerah yang lain justru mereka yang sedikit mendongkrak nilai rata-rata pemerintah provinsi," tambahnya. 

Perangkat daerah yang dinilai adalah yang banyak memberikan pelayanan publik kepada masyarakat seperti dinas sosial, dinas pendapatan daerah (dispenda) dan dinas kesehatan. 

"Kita kan belum punya dukcapil. Dukcapil ini kita baru punya tapi bukan fungsi pelayanan, hanya fungsi koordinasi. Itu empat yang paling banyak dan itu yang dinilai. Dari empat itu, rumah sakit inilah yang tertinggi nilainya. Ini keberanian luar biasa dari pak direktur untuk siap terima kritikan," tandasnya. (uzu)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS