Opini: Menyoroti Kebijakan Pemda NTT Soal Jembatan Palmerah

Pemda NTT diharapkan hadir dan berkontribusi positif pada pertemuan kedua ini hingga MOU ditandatangani sebagai kelanjutan dan bagian yang tidak terpisahkan dari HoA yang sudah ditandatangani Pemda NTT di Den Haag 8 tahun lalu.

Selanjutnya diikuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan Penandatangan Kontrak Kerja Antara PT. PLN Persero dan PT Tidal Bridge Indonesia hingga pelaksanaan FEED ( Front End Engeneering Desain ) hingga pencairan uang muka oleh FMO sebagai penyandang dana, dilanjutkan dengan serangkaian uji coba lapangan, maka Ground Breaking atau Peletakan Batu Pertama bisa dilaksanakan paling lambat bulan Oktober 2024.

Pertanyaanya, jika semua tahapan proses untuk merealisasikan mimpi rakyat NTT khususnya di Larantuka yakni memiliki jembatan kebanggaan antar pulau, yang juga ada PLTAL ( Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut ) dimana PLN dan PUPR siap mendukung, PT. Tidal Bridge dan FMO siap membangun dan membiayai, Pemda NTT mestinya tak punya alasan untuk bersikap dingin apalagi menolak proyek bagus, unik dan bermanfaat untuk orang banyak.

Setelah semua syarat dan ketentuan terpenuhi, berbagai pertimbangan dan resiko sudah diperhitungkan, termasuk kesepakatan harga jual listriknya, di tengah kebutuhan NTT akan investasi untuk memperkuat fiskal daerah , bukankah kehadiran proyek ini menjadi salah satu solusi bagi peningkatan PAD NTT?

Maka secara berseloroh bisa dikatakan , “Pemda NTT mestinya tinggal bilang “ ho’o “ saja, atas semua upaya dan kerja panjang nan berliku yang sudah dilakukan selama 10 tahun ini dengan minim risiko, maka NTT akan punya jembatan unik dan ikonik di dunia.

Bukankah PJ. Gubernur NTT yang berdarah Adonara, patut pula meninggalkan legacy harum dan tercatat dalam sejarah pembangunan NTT walau bertugas hanya sebentar? (*)

Andre Koreh *)

- Kuasa Direktur PT. Tidal Bridge Indonesia
- Ketua Wilayah PII NTT
- Dekan FT- UCB Kupang
- Ketua Pusat StudiJasa Konstruksi - UCB Kupang