Opini: Menyoroti Kebijakan Pemda NTT Soal Jembatan Palmerah

Oleh Andre Koreh *)

POS-KUPANG.COM - Ada sikap inkonsistensi dan ironis yang ditunjukkan Pejabat Pemda NTT dalam menyikapi kelanjutan Pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah.

Betapa tidak, 10 tahun lalu (2014 ) Pemda NTT mengalokasikan dana APBD NTT sebesar Rp 1,5 M untuk membiayai belanja modal dalam bentuk Pra Feasibility Study (Pra FS ) guna meneliti kelayakan pembangunan Jembatan Antar Pulau yang menghubungkan Pulau Flores dan Pulau Adonara sebagai bagian dari realisasi RTRW ( Rencana Tata Ruang Wilayah NTT ) Kabupaten Flores Timur.

Hasil Pra FS ini dilanjutkan dengan pembuatan Feasibility Study ( FS ) pada tahun 2015 menggunakan Dana APBN sebesar Rp 10 M ( terpakai lebih kurang Rp 7,5 M).

Hasil kedua studi ini dipublikasikan ke berbagai media. Hingga pernah dipaparkan di JICA ( Japan International Cooperation Agency/ Badan Kerja Sama Internasional Jepang ).

Hal ini dipresentasikan sendiri oleh Gubernur NTT saat itu, Bapak Frans Lebu Raya di Tokyo Jepang pada 10 Desember 2015.

Hasilnya, JICA tidak tertarik membiayai proyek ini karena nilai investasinya mencapai Rp 5 T, benefit yang didapat “hanya“ dari trafic atau lalu lintas yang menurut JICA tidak menguntungkan.

Pemberitaan media atas rencana proyek ini, membuat Tidal BV ( Belanda ) tertarik dan proaktif ke Indonesia untuk menjajaki kemungkinan kerja sama dengan Pemerintah Indonesia karena mereka punya diferensiasi atau kelebihan yakni teknologi turbin yang bisa menghasilkan energi listrik.

Kita tahu Belanda dikenal sebagai negeri kincir angin karena piawai mengubah energi kinetik / gerak dari gerakan kincir menjadi energi listrik.

Sementara selat sempit Larantuka mempunyai arus Gonsalu yang sangat kuat dengan kecepatan antara 3.8 M/ detik - 4.3 M /detik.

Kekuatan arus inilah yang akan diubah menjadi PLTAL ( Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut ). Di sinilah proyek ini menjadi menarik dan sangat layak dikaji lebih dalam.

Gayung bersambut. Pemda NTT memberi ruang seluas luasnya pada Tidal BV demi proyek ini bisa terealisasi.

Puncaknya adalah penanda tanganan Head Off Agreement ( HoA) antara Pemda NTT oleh Drs. Frans Lebu Raya dengan CEO Tidal BV, Eric Van Ejden pada 22 Maret 2016 di Den Haag, Belanda disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi saat berkunjung perdana di Negeri Belanda.

Oleh karena itu Tidal BV membentuk PT. Tidal Bridge Indonesia untuk melanjutkan studi ikutan yang dibiayai sepenuhnya oleh PT Tidal Bridge Indonesia sebagai investor dan sebagai mitra pembiayaan dari PT. PLN Persero, antara lain kelanjutan Feasibilty Study dan Pra Desain Jembatan , Study AMDAL Nasional dan AMDAL Internasional ( ESIA ), untuk menilai dampak lingkungan akibat dibangunnya jembatan ini.

Kemudian dilakukan pula StudiKonektivitas sebagai salah satu prasyarat yang diminta oleh PT. PLN Persero karena revenew atau benefit dari pembangunan jembatan ini adalah terpasangnya turbin di badan jembatan yang menghasilkan energi listrik ( power plant) untuk memanfaatkan kekuatan arus laut Gonzalo ( serigala/ Spanyol ).