PDI Perjuangan NTT Tidak Bebani Cakada untuk Survei

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi 

POS-KUPANG.COM, KUPANG -  PDI Perjuangan NTT menegaskan tidak akan membebani calon kepala daerah atau Cakada untuk pelaksanaan survei. 

Ketua Bappilu DPD PDI Perjuangan NTT Cendana Abubakar mengatakan,  ada beberapa kabupaten yang sedang melaksanakan survei. Sementara kabupaten lainnya juga sedang dilakukan pemetaan berjenjang. 

"Kita akan melakukan verifikasi berjenjang dari DPD dan DPP, dan sudah dibentuk tim asistensi di setiap tingkatan," kata dia, Rabu 24 April 2024.

Cen Abubakar menjelaskan, tata cara penjaringan PDI Perjuangan memang sudah baku. Di tingkat DPC hanya melakukan penjaringan dan dikirim ke DPD kemudian diputuskan DPP. Ia menyebut proses dilakukan secara bertahap. 

Baca juga: Berita Viral Hati Hati Terhadap Arisan Bodong, Kejadian Ini Pembelajaran Bagi Warga Kupang - NTT

PDI Perjuangan selama ini dilakukan survei dua kali. Namun, kali ini melihat proses Pileg dan Pilkada yang berjarak tidak cukup jauh, sehingga survei dilakukan hanya dua kali.

Sisi lain, pertimbangan lain juga menyangkut Pilkada serentak pun baru dilakukan. Dia menegaskan pemetaan dan survei merupakan syarat mutlak. Tahapan itu umumnya dilakukan oleh semua parpol. 

Adapun PDI Perjuangan saat ini sedang dilakukan survei pertama. Animo bakal calon kepala daerah ke PDI Perjuangan sejauh ini sangat banyak. Sehingga beberapa daerah tengah dilakukan survei. 

"Sekarang kami lakukan di bulan sekarang, kami prediksi lagi secara ilmiah perubahan angka-angka akan terjadi di beberapa bulan akan terjadi pergeseran," katanya. 

Bappilu DPD PDI Perjuangan NTT menargetkan survei kedua dilakukan bulan Juli yang bisa menggambarkan angka itu bertahan maupun meningkat hingga November atau pelaksanaan Pilkada. 

"Kita juga akan konsultasi dengan konsultan (lembaga survei). Yang penting kredibel, independen," sebut dia. 

Cen Abubakar mengatakan, pembiayaan survei dilakukan secara kolektif. Tidak semua bakal calon kepala daerah diberi beban untuk survei. PDI Perjuangan memang sedang merumuskan formula pembiayaan bersama. 

"Kita prinsipnya gotong royong, bisa DPC, DPD,  fraksi. Prinsipnya gotong royong. Tapi yang sudah jalan itu dari kader sendiri," tegasnya. 

Tiap survei satu bakal calon kepala daerah membiayai dengan angka Rp 130-210 juta. Besaran angka itu menyesuaikan dengan lembaga konsultan dan lembaga survei maupun jumlah responden yang ditetapkan. Angka itu merupakan normal atau wajar. 

"Semakin banyak responden itu tentu, kan membaca begitu. Rata-rata terkecil 440 responden, kelasnya kepala daerah itu tidak sampai 1.200," ujar dia.