Polemik Wajib Pramuka di Sekolah, Kadis Dikbud NTT: Justru Diperkuat

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi 

POS-KUPANG.COM, KUPANG -  Penghapusan wajib penyelenggaraan kegiatan Pramuka di sekolah, menjadi polemik belakangan ini. 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTT, Ambrosius Kodo menyebut justru aturan baru memperkuat kegiatan kepramukaan di sekolah. 

"Bukan dihapuskan, justru diperkuat dengan Permendikbudristek (nomor 12/2024) itu," kata Ambrosius Kodo, Rabu 2 April 2024 di kantornya. 

Aturan itu secara eksplisit meminta penyelenggaraan Pramuka dilakukan di sekolah. Namun, perkemahan dalam rangkaian Pramuka kini tidak lagi wajib. 

Baca juga: Meski Deflasi, Harga Beras dan Pisang Patut Diperhatikan Khusus di NTT

Kegiatan Pramuka itu pun dilakukan secara sukarela dan tetap dilaksanakan di setiap sekolah. Ia memastikan informasi penghapusan itu adalah keliru. 

Kepala SMKN 4 Kota Kupang Semi Ndolu mengatakan, hal yang dilakukan oleh Kementerian tentu sudah melalui kajian yang matang. Aturan yang dia pelajari, sebetulnya dilandasi semangat merdeka belajar. 

"Jadi memberikan kemerdekaan bagi anak-anak untuk memilih ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat," kata dia. 

Sekalipun tidak wajib bagi semua siswa, tetapi kegiatan Pramuka wajib ada di sekolah. Hal yang sama juga untuk bidang lain seperti olahraga dan seni yang memberi kebebasan bagi anak untuk memilih. 

"Bagi saya itu bukan berarti menghilangkan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Tetap ada, disiapkan di sekolah," sebut dia. 

Di SMKN 4, kata dia, kegiatan kepramukaan di sekolah itu sangat aktif. Perkemahan Jumat hingga Minggu juga terus dilakukan. Menurut dia, Pramuka memberi manfaat cukup besar. 

"Dalam kaitan dengan pembentukan mental dan karakter anak. Dari solidaritas sesama siswa, kemudian ada perubahan," ujarnya. 

Kepala SMAN 5 Kupang Veronika Wawo juga menegaskan hal yang sama. Ia menyebut, kegiatan Pramuka tetap ada di sekolahnya. Baginya, penghapusan itu sejauh ini belum ada petunjuk lebih lanjut. 

Meski ada wacana pencabutan, Veronika mengatakan, Pramuka yang bersifat sukarela memang akan berseberangan dengan semangat merdeka belajar. Cenderung siswa dipaksa mengikut kegiatan itu. 

"Kalau Pramuka tidak diwajibkan tidak apa-apa juga. Tapi kalau Pramuka itu diwajibkan supaya semua peserta didik itu paham bagaimana karakter yang dibentuk dalam kegiatan kepramukaan," katanya. 

Baca juga: Penjabat Gubernur NTT Diharapkan Hadir Bahas MoU PLTAL Larantuka di Jembatan Pancasila Palmerah