Penjabat Gubernur NTT Diharapkan Hadir Bahas MoU PLTAL Larantuka di Jembatan Pancasila Palmerah

POS-KUPANG.COM - Penjabat Gubernur NTT Ayodhia Gehak Lakunamang Kalake, SH, MDC diharapkan hadir saat pembahasan draft MoU pembangunan PLTAL Larantuka di Jembatan Pancasila Palmerah.

Dalam rapat di Ruang Rapat Utama Gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden, Jalan Majapahit , Gambir - Jakarta Pusat pada Selasa, 26 Maret 2024 pukul 10.00 WIB, rapat pembahasan draft MoU Empat Pihak akan dilakukan pada tanggal 4 April 2024 di Jakarta (ditunda ke tanggal 19 April 2024, Red) di Jakarta.  Undangan akan dikeluarkan oleh Deputy I KSP.

Pihak-pihak yang diundang adalah Kementerian PUPR, Pemda NTT, Pemda Flotim, PT. PLN , PT. Tidal Bridge dan Kementerian ESDM.

“Diharapkan Penjabat Gubernur NTT, Penjabat Bupati Flotim wajib hadir saat pembahasan draft MoU pada tanggal 4 April 2024  tersebut (ditunda ke tanggal 19 April 2024, Red),” tegas Deputy I KSP, Febry Calvin Tetelepta.

Penegasan Deputy I KSP ini disampaikan kembali oleh Kuasa Direktur PT Tidal Bridge Indonesia, Dr. Ir. Andre W  Koreh, MT kepada wartawan di kantornya, Kamis (28/3/2024) siang.

Dalam resume rapat yang dibagikan Andre kepada para wartawan, Deputy I KSP juga meminta masyarakat  NTT, khususnya warga Flores Timur dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) agar mendukung maksimal terlaksananya proyek ini .

Sebab, selain mendapatkan jembatan sebagai sarana konektivitas antarpulau, juga mendapatkan energi baru terbarukan yang akan menjadi pendorong atau trigger berbagai sektor pembangunan lainnya, seperti pariwisata , perkebunan , perikanan, berbagai sektor industri dan mendorong terjadinya alih teknologi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Baca juga: PLN Harap Pembangunan PLTAL Larantuka di Jembatan Pancasila Palmerah Segera Direalisasi

Disebutkan juga dalam resumie rapat tersebut, biaya untuk membangun Jembatan Pancasila Palmerah dan PLTAL Larantuka ini diperkirakan sekitar $ US 225 juta  ( Rp 3 triliun ).

Biaya tersebut semuanya dari Bank Pembangunan Belanda ( FMO/ Nederlandse Financierings -Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V) , dalam bentuk Loan atau pinjaman lunak dengan durasi pinjaman selama 20 tahun.

Jika sudah dilakukan FEED ( Front End Engeneering and Desaign ), maka FMO akan memberikan hibah sebesar 35 persen dari total pembiayaan. Artinya, sisa pinjaman lunak menjadi lebih kecil, yakni 65 persen. Sementara usia jembatan tersebut didesain untuk 50 tahun ke depan. 

Dengan  kata lain, untuk biaya pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah dan PLTAL Larantuka, Pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan biaya  sama sekali , karena jembatan dan power plantnya akan “membiayai dirinya sendiri “dengan revenew dari hasil penjualan listriknya yang di manfaatkan oleh PT PLN .

Mengenai kesiapan Feasibility Study (FS ) , AMDAL dan ESIA, ketersediaan dana , pra design, RUPTL, study conectivity, second opinion dari Perguruan Tinggi ITS Surabaya, kesemuanya sudah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya, yakni penandatanganan MoU dan PKS ( perjanjian kerja sama ) untuk seterusnya  dilanjutkan dengan pembuatan Detail Enggering Design ( DED ) oleh Tidal Bridge dibawah asistensi Kementerian PUPR, dan pemasangan turbin pilot , sehingga rencana ground breaking paling lambat Oktober 2024 sebelum pergantian Presiden.

Untuk hal ini, demikian Deputy  Febri , telah dilakukan berbagai pembicaraan  intensif antara PT PLN , Tidal Bridge dan Kementerian PUPR yang mengerucut pada akan adanya kerja sama Empat Pihak yakni antara Kementerian PUPR, Pemprov NTT, PT. Tidal Bridge dan PT. PLN .

Pembahasan draft MoU Empat Pihak yang semula dijadwalkan akan dilakukan pada tanggal 4 April 2024, ditunda ke tanggal 19 April 2024.

Sebelumnya diberitakan, rencana pemerintah untuk membangun Jembatan Pancasila Palmerah yang menghubungkan Kota Larantuka Pulau Flores dengan Pulau Adonara di Kabupaten Flores Timur kini sudah mendekati kenyataan.

Baca juga: Turbin PLTAL di Jembatan Pancasila Palmerah Larantuka tak Merusak Biota Laut