Gelar HLM TPID Triwulan I, Fahrensy Funay: Butuh Kerja Kolaborasi Tekan Laju Inflasi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eklesia Mei

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Pemerintah Kota Kupang menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Triwulan I Tahun 2024 menjelang Hari Raya Paskah dan Idul Fitri 1445 Hijriah.

Penjabat Wali Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay, S.E., M.Si menyebut, dibutuhkan adanya kerja kolaborasi untuk menekan laju inflasi.

Kegiatan itu berlangsung di ruang Garuda Kantor Wali Kota Kupang, Rabu 20 Maret 2024.

Dalam sambutannya, Penjabat Wali Kota Kupang mengatakan High Level Meeting dipandang penting dalam menyikapi perkembangan inflasi yang terjadi di Kota Kupang belakangan ini.

"Pada momentum Bulan Ramadhan, menjelang hari raya Paskah dan Idul Fitri tahun 2024 ini, perlu adanya kolaborasi dalam menekan kenaikan harga guna mencegah tingginya kenaikan inflasi," ujarnya.

Fahrensy menyebut, inflasi di Kota Kupang pada Februari 2024 mengalami kenaikan month-to-month (MtM) sebesar 0,32 persen.

Sementara inflasi year-on-year (YtY) sebesar 3,06?ngan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 105,60 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) bulan Februari 2024 sebesar 1,30 persen.

"Kondisi ini disebabkan oleh kenaikan harga beberapa komoditas penyumbang inflasi baik YtY maupun MtM, seperti harga beras, angkutan udara, kontrakan rumah, ayam ras, tomat, ikan kembung dan ikan bakar," ungkapnya.

Secara umum, kata Fahrensy, peningkatan harga terjadi terutama saat periode Ramadhan, juga sebelum dan setelah Lebaran.

Baca juga: Jelang Hari Raya Paskah dan Idul Fitri 1445 H, Penjabat Wali Kota Kupang Sidak Pasar bersama TPID

Pada waktu-waktu tersebut menjadi momen penting pengawasan untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan di masyarakat.

"Hal ini memerlukan keterlibatan proaktif seluruh stakeholder dalam hal stabilisasi tata niaga dari hulu ke hilir dalam mengamankan komoditas pangan," ujarnya.

Menurut Fahrensy, sinergitas TPID dengan berbagai stakeholder, terkait kesiapan pemerintah daerah sangat diperlukan, khususnya dalam upaya stabilisasi harga, pengelolaan permintaan, menjaga kelancaran distribusi, serta menjamin ketersediaan yang sejalan dengan program 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

"Diperlukan komunikasi dan koordinasi yang solid di antara kita semua demi efektivitas berbagai upaya yang dilakukan," ungkapnya.

Fahrensy menambahkan, perlu adanya penguatan kerjasama antara Pemerintah Kota Kupang bersama Bank Indonesia Perwakilan NTT serta stakeholder dengan pemerintah daerah lain di Indonesia untuk melihat kebutuhan dan lonjakan permintaan di daerah yang mengakibatkan kenaikan harga.