Frans Sarong Bantah Ketua DPD Golkar NTT Jegal Inche Sayuna jadi Pimpinan DPRD

Sebagaimana ramai diberitakan, Inche Sayuna merespons pergeseran dirinya dengan berbagai pernyataan yang dirasa perlu untuk diluruskan.

Di antaranya: pergeseran dirinya sebagai keputusan yang sangat mendadak dan tergesa gesa; bagian dari skenario Melki Laka Lena menjegal Inche Sayuna kembali menjadi pimpinan DPRD NTT, dan lainnya.

Dan karena itu Inche Sayuna mengadukan kasus ini ke Dewan Etik dan Mahkamah Partai Golkar di Jakarta.

Respons Golkar NTT

Golkar NTT merasa perlu menanggapi sejumlah pernyataan Inche Sayuna hingga ruang publik – setidaknya di NTT – juga mendapat informasi pembanding biar jadi berimbang.

Pertama, terkait pengaduan Inche Sayuna ke Dewan Etik dan Mahkamah Partai.

Ini langkah konstitusional hingga sepantasnya diaparesiasi.

Dengan langkah seperti ini, maka proses pengambilan keputusan diharapkan berujung klir karena merupakan saringan keterangan dari dua pihak, tidak hanya dari Inche Sayuna, tapi juga dari Melki Laka Lena sebagai terlapor.

Dimungkinkan pula berbagai pihak lain dari Golkar NTT, yang barangkali dibutuhkan untuk melengkapi keterangannya.

Kedua, terkait waktu penyegaran kepengurusan yang dinilai sangat mendadak dan tergesa gesa. Pernyataan ini perlu diklarifikasi.

Baca juga: Frans Sarong Sebut Pergantian Inche Sayuna untuk Penyegaran Pengurus Golkar NTT

Sebenarnya telah ada niat melakukan penyegaran kepengurusan, ujung tahun 2023. Namun niat itu diurung agar tidak mengganggu konsentrasi menyongsong pemilu 2024.

Ketiga, atas tudingan yang menduga bahwa revisi kepengurusan itu sebagai skenario Melki Laka Lena menjegal Inche Sayuna kembali menduduki posisi pimpinan DPRD NTT periode 2024-2029.

Tudingan itu sama sekali tidak benar karena memang tidak pernah ada skenario seperti digambarkan.

Jika belakangan bergulir menjadi isu menuding Melki Laka Lena, barangkali semacam ekspresi kecemasan Inche Sayuna yang merasa terancam kehilangan jabatan sebagai wakil Ketua DPRD NTT periode 2024 - 2029.

Agar menjadi pemahaman bersama, setiap caleg terpilih dan terlantik, memiliki hak yang sama menduduki berbagai jabatan di legislatif, termasuk pimpinan DPRD. Penempatan mereka tentu dengan berbagai persyaratan pendukungnya.