Inche Sayuna Adukan Ketua DPD Golkar NTT ke Mahkamah Partai dan Dewan Etik

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Politisi senior Partai Golkar, Dr. Inche DP Sayuna, SH, M.Hum, M.Kn melaporkan Ketua DPD Partai Golkar NTT ( Nusa Tenggara Timur ) Emanuel Melkiades Laka Lena ke Mahkamah Partai dan Dewan Etik DPP Partai Golkar.

Inche Sayuna tidak terima dicopot dari Sekretaris DPD Partai Golkar NTT dengan alasan yang dibuat-buat.  

Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT ini menilai Melki Laka Lena sewenang wenang dan melanggar mekanisme kerja dan AD/ART Partai serta Peraturan Organisasi Partai Golkar yang selama ini dipedomani.

Dewan Etik DPP Partai Golkar langsung merespon dengan memanggil Inche Sayuna.

Dalam sidang perdana yang digelar di Jakarta, Selasa 19 Maret 2024, Inche Sayuna dimintai keterangan.

Ia menjelaskan bahwa sidang dimulai pukul 11.00 WIB. "Seluruh keterangan dan bukti sudah saya jelaskan ke Dewan Etik," ujarnya.

Menurut Inche Sayuna, Dewan Etik menanyakan pelanggaran terhadap prosedur dan mekanisme pergantian sekreatris sesuai AD ART dan Peraturan Organisasi Partai Golkar.

"Mereka juga menanyakan tentang kronologi, lalu mekanisme dan prosedur yang dilanggar serta harapan saya. Semua dalil dilengkapi dengan bukti," kata Inche Sayuna.

Baca juga: BREAKING NEWS - Inche Sayuna Dicopot dari Sekretaris DPD Partai Golkar NTT

Dewan Etik, lanjut Inche Sayuna, akan memanggil Melki Laka Lena untuk dimintai keterangan. "Melky akan dipanggil segera," ujarnya.

Inche Sayuna kembali menjelaskan mengenai kronologi pencopotan dirinya dari Sekretaris DPD Partai Golkar NTT.

Pada Kamis 6 Maret 2024, Inche menerima undangan (tandatangan saya selaku sekreatris discan) untuk mengadakan rapat pleno DPD I Partai Gokar dengan salah satu agenda adalah Evaluasi Kepengurusan DPD Partai Golkar Provinsi NTT. Rapat itu dihadiri oleh Ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar Propinsi NTT.

Ketua DPD I Partai Gokar selaku pimpinan rapat menjelaskan bahwa untuk menghadapi Pilkada maka butuh Evaluasi terhadap seluruh badan pengurus partai termasuk ketua dan evaluasi ini akan dilakukan oleh tim yang ditunjuk secara sepihak oleh ketua DPD Golkar Propinsi NTT dan mengatakan bahwa akan menggunakan otoritasnya selaku ketua untuk memutuskan.

Peserta rapat kemudian menyarankan agar evaluasi ini tdk urgen dan justru kontra produktif sehingga diminta untuk ditunda ( catatan dari Dewan Pertimbangan).

Selain itu, dari peserta rapat juga meminta agar evaluasi dilakukan oleh pihak yang independen dan catatan evaluasi harus dilakukan secara terbuka serta diberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk membela diri, Selain itu wajib mentaati AD/ART Partai dan PO Organisasi.

Pimpinan Rapat kemudian secara sepihak, menggunakan otoritasnya sebagai ketua tanpa meminta usulan dari peserta rapat menunjuk 4 orang dari unsur pengurus DPD Golkar Propinsi NTT yang juga merupakan bagian dari pihak yang akan dievaluasi selaku pengurus DPD Golkar NTT.