KKB Papua - Pembebasan Pilot Susi Air Butuh Kesepakatan Pemerintah Indonesia dan TPNPB-OPM

Menurut saya, kedua belah pihak harus dan wajib dibuatkan kesepakatan yang berujung pada pembebasan pilot yang berasal warga negara Selandia Baru itu. Sehingga kesepakatan yang dimaksud mengikat kedua belah pihak yang bermasalah, dan negosiasinya berjalan lancar, aman tanpa diganggu oleh pihak mana pun.

Karena kesepakatan tertulis dari pihak yang bermasalah akan mengikat secara hukum. Untuk itu kesepatan tertulis dari berbagai pihak sangat penting dan harus dibuat, sehingga proses negosiasi berjalan lancar.

Negosiasi dilakukan tanpa kesepakatan dengan para pihak yang bermasalah belum tentu proses negosiasinya akan diterima oleh pihak yang bermasalah. Justru nanti akan memakan waktu, energi, bahkan akan mengalami korban jiwa dari berbagai pihak.

C. Negosiasi sulit dilakukan karena perbedaan pandangan

Negosiasi hingga sampai tingkat pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mahrtens warga negara Selandia Baru tersebut sangat sulit dilakukan, dan Egianus Kogoya sulit melakukan pembebasan pilot. Karena terjadi berbeda pandangan antara Pemerintah Indonesia dan Egianus Kogoya, Panglima TPNPB Kodap III Ndugama.

Kita ketahui selama ini pernyataan Egianus Kogoya selalu muncul melalui media masa dan video-video singkat, ia mengatakan alasan penyanderaan pilot Susi Air adalah “Ingin Menentukan Nasib Sendiri”.

Alasan ini masih berlaku bagi Egianus Kogoya dan pasukannya, mereka selalu sampaikan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Selandia Baru untuk segera menjawab permintaan kami, ungkap Kogoya. Sekalipun menurut pemerintah Indonesia dan Selandia Baru sangat sulit untuk menjawab.

Sedangkan Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan Ekonomi dan Kesejahteraan kepada Egianus Kogeya melalui tim negosiasi yang dibentuk sepihak oleh Pemerintah Indonesia, yang tentunya tidak mau menerima oleh Egianus Kogeya dan pasukannya.

Kedua pandangan berbeda dan tim yang dibentuk dari satu pihak, maka (belum tentu) upaya pembebasan pilot sulit terwujud dan tidak akan berhasil, karena masing-masing menahan argumennya.

D. Egianus Kogoya dan TPNPB secara organisasi harus menunjukkan tim negosiasi

Paling penting menurut saya Egianus Kogoya dan pasukannya, secara organisasi TPNPB juga harus menunjuk tim negosiasinya, yang mereka percaya kepada publik.

Sehingga negosiasinya bisa dilakukan melalui lembaga atau orang-orang yang ditunjuk dan dipercayakan oleh TPNPB, untuk negosiasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Selandia Baru, dan tim yang dimaksud juga diketahui oleh Pemerintah Indonesia, Selandia Baru, dan juga secara publik. Sehingga tim ini tidak dapat dihalangi oleh pihak yang bermasalah.

E. Egianus Kogeya secara organisasi TPNPB tidak memiliki tim negosiasi dan juru bicara dalam negeri

Penyanderaan saudara pilot berasal dari Selandia Baru adalah aksi yang dilakukan Egianus Kogoya bersama pasukannya atas nama organisasi TPNPB. Aksi tersebut, aksi tuntutan Papua merdeka, dan minta kepada Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Selandia Baru untuk segera mengakui kedaulatan Papua Merdeka. Namun tidak ada tanda-tanda untuk mengakuinya sampai hari ini.

Pantauan saya dari jarak jauh selama ini, saudara Egianus Kogoya dan secara organisasi TPNPB, telah melakukan aksi penyanderaan Pilot Susi Air pada tanggal 7 Februari 2023, di Distrik Paroh Kabupaten Nduga. Namun mereka tidak punya juru bicara dan tim negosiasi dalam negeri. Sedangkan mereka memiliki tim negosiasi dan Juru bicara di luar negeri, seperti Saudara Sebby Sambom.