Berita Manggarai
Ratusan Nakes Non ASN di Manggarai Minta DPRD Perjuangkan Nasib Mereka
Forum ini juga meminta Nakes yang berstatus P1, P2 pada test sejak dua tahun lalu untuk diangkat tanpa test kembali
Gaji Rendah Tamsil Dihapus
Kebijakan pemerintah untuk menghapus tamsil atau tambahan penghasilan menambah deretan pilu Nakes di Manggarai.
Sejak tahun 2023, Pemkab Manggarai tidak lagi menganggarkan tambahan penghasilan bagi nakes.
Belum diketahui persis alasan pemerintah menghapuskan tamsil sejak 2023 lalu. Dilain hal, gaji yang mereka terima tiap bulan cukup kecil
"Kami sudah bekerja pak, hujan kami tidak peduli mengabdi di kampung-kampung, upaya menurunkan stunting, tetapi apa yang terjadi upah kami tidak sesuai dengan harapan kami selama ini," keluh Venan.
Kondisi tenaga Non ASN di Manggarai masih jauh dari kata sejahtera. Dikatakan Yane Jeharum bidan di Puskesmas Reo, mengabdi sejak tahun 2015 ia hanya menerima gaji Rp.600.000 per bulan.
Besaran gaji yang Ia terima selama sebulan, merasa tidak layak bagi Ibu rumah tangga dengan tiga orang anak ini.
Ia sepakat dengan teman-teman lain, untuk memperbaiki nasib mereka meminta kepada pemerintah dalam perekrutan mendatang agar diangkat tanpa test.
Baca juga: Tertimpa Longsor, Ruang Kelas SD di Kabupaten Manggarai Jebol
"Jadi bapa, kami ikut test tahun ini ilmu kami tidak diupgrade, selama ini yang ikut pelatihan di kabupaten malah tenaga ASN, jadi maka dari itu bapa kami minta agar kami diangkat menjadi ASN," ujar Bidan Yane.
Tanggapan DPRD Manggarai
Kedatangan Forum Nakes non ASN ini diterima oleh Ketua Komisi A DPRD Manggarai Tomas Edison Rihi Mone bersama Anggota Jhon Nonto.
Politisi Hanura itu mengatakan, rekomendasi yang disampaikan oleh Forum Nakes ini akan disampaikan kepada pemerintah. Bahkan Ia berjanji kepada Nakes akan memperjuangan nasib mereka sampai di Pemerintah Pusat.
"Saya pastikan aspirasi yang teman-teman sampaikan hari ini kita akan menjadwalkan untuk menyampaikan langsung di Kementerian kesehatan," ujar Edi.
Edi juga mendorong pemerintah agar tidak menutup mata dengan kondisi ini. Pengalaman serupa yang mereka perjuangan untuk Guru honorer di Manggarai dua tahun lalu terbukti berhasil.
"Harapannya kepada bupati Manggarai, untuk pemerintah, kita ini urus rakyat Bos, kita minta ada akselerasi dengan pemerintah untuk bisa mengurus ini rakyat secepatnya," katanya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.