Pemerintah Provinsi NTT Ajak Warga Konsumsi Pangan Nonberas

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake mengajak masyarakat untuk mengonsumsi pangan nonberas.

Pasalnya, harga beras naik bukan hanya di NTT saja tetapi melanda seluruh wilayah di Indonesia.

Ada pun langkah-langkah konkret yang dilakukan Pemprov NTT untuk menjaga stabilitas beras yakni melakukan gerakan pangan murah yang difasilitasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan KP kemudian ada juga pasar murah bersubsidi.

Ajakan Ayodhia Kalake ini disampaikan melalui Pelaksana Tugas (Plt) Asisten II Setda Provinsi NTT,  Flouri Rita Wuisan, dalam acara Jumpa Pers Berita Resmi Statistik pada Jumat, 1 Maret 2024 di Kantor BPS Provinsi NTT

"Untuk mewujudkan ketahanan pangan kita, baik keluarga maupun masyarakat strategi yang pertama yaitu bagaimana kuta memaksimalkan mengkonsumsi bahan pangan non beras. Jadi komoditi kita di sini ada ubi, jagung itu diupayakan untuk kita konsumsi,"ujarnya.

Flouri juga mengatakan bahwa pemerintah Provinsi NTT berkolaborasi dengan perum Bulog, Pemerintah Daerah disatukan untuk menangani hal ini.

Di samping itu juga bahwa NTT ketergantungan pada impor beras saat ini tetapi, pemerintah berupaya untuk menangani kelancaran transportasi distribusi beras ke daerah-daerah. Diharapkan ini bisa menjaga kestabilan harga beras.

Ia sepakat bahwa NTT saat ini ketergantungan dengan impor kemudian untuk mengendalikan lonjakan harga dan kelangkaan beras.

Baca juga: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Timor Tengah Utara Belum Temukan Penyebab Harga Beras Naik

Selama ini NTT biasanya dipasok dari Sulawesi Selatan atau dari daerah-daerah surplus lain untuk menjaga aga ketersediaan pangan.

"Kita sudah memantau ketersediaan beras di gudang  Bulog hanya mungkin kendalanya transportasi. Contohnya kemarin di TTS kami kunjung, ketersediaan beras SPHP di Pasar itu tidak ada di TTS kemarin. Sehingga mungkin nanti kita berkolaborasi,"katanya.

Selain itu, terkait ketersediaan pupuk di NTT, pemerintah harus bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menjaga ketersediaan pupuk pada saat musim tanam agar tidak mengalami kesulitan.

Ia sangat berharap, berita resmi statistik ini memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan untuk berbagai hal terkait dengan pembangunan daerahnya dan juga menjadi input dalam menjari solusi terhadap hal-hal atau kendala yang dihadapi. (dhe)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS