Lipsus - Pj Gubernur NTT Ayodhia Kalake Minta Pers Tetap Kritis

Ketua PWI NTT, Hilarius F. Jahang mengatakan, peringatan HPN 2024 ini bertepatan dengan hajatan pesta demokrasi di Indonesia. Karena itu, pada HPN 2024 ini PWI mengusung tema "Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Merawat Keutuhan Bangsa".

Menurut Ferry, tema tersebut begitu urgen melihat kondisi yang terjadi saat ini di Indonesia di mana akan terjadi transisi kepemimpinan nasional dengan dilaksanakan pemilu pada 14 Februari 2024 nanti.

“Kita berharap proses transisi ini berjalan dengan aman tanpa harus mengorbankan dan merusak kebersamaan sebagai bangsa,” kata wartawan senior itu.

Dia menyebut, perbedaan dalam kampanye pemilu yang begitu tajam harus dapat berakhir saat terpilihnya putra terbaik bangsa ini untuk lima tahun ke depan. Karena itu, dalam kondisi yang semakin memanas sebagaimana terlihat bertebaran di media sosial, pers diharapkan tidak turut memanas-manasi situasi tetapi tetap berpijak di atas fakta dan menjunjung tinggi independensi.

Ia berharap melalui tema yang diangkat dalam diskusi publik kali ini bisa menjadi hal baik untuk disebarluaskan untuk menjernihkan informasi-informasi  hoax di media sosial. Karena itu, kata dia, pihaknya melibatkan para siswa sekolah menengah atas sebagai golongan pemilih pemula.

"Mereka ini adalah pemilih pemula dan sangat sesuai dengan narasumber kita hari ini dari KPU, Bawaslu, akademisi juga sehingga bisa memberikan wawasan yang luas dan tepat mengenai proses pemilihan nanti yang akan berlangsung nanti," ujar Ferry.

Distribusi Logistik

Dalam diskusi public tersebut,  Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan seluruh logistik Pemilihan Umum 2024 sudah didistribusikan ke 22 kabupaten/kota di provinsi setempat dan semuanya sudah lengkap.

"Logistik pemilu sudah didistribusikan semua dan saat ini laporan terakhir semuanya sudah lengkap," kata anggota KPU Provinsi NTT Yosafat Koli.

Dia mengakui kemungkinan masih ada KPU yang mengalami kekurangan logistik (kecuali surat suara), namun hal itu tidak perlu dikhawatirkan karena bisa meminta bantuan distribusi dari daerah terdekat.

"Jika memang masih ada yang kurang, kami akan koordinasikan dengan KPU lain yang kelebihan agar bisa membantu mendistribusikan ke KPU yang kekurangan," ujar dia.

Namun, jika kekurangan logistik itu berupa surat suara daerah pemilihan khusus kabupaten maka kekurangan itu harus dimintakan dari penyedia surat suara.

Yosafat pun memastikan untuk pendistribusian logistik pemilu ke tempat pemungutan suara (TPS), KPU sudah bekerja sama dengan sejumlah instansi terkait, seperti TNI dan Polri untuk membantu pengiriman ke pulau-pulau dan daerah terpencil.

"Kita sudah berkoordinasi dengan TNI yang punya kapal untuk distribusi ke pulau-pulau. Mereka sudah siapkan semua," ujarnya.