Refleksi Ekonomi dan Program Unggulan

Oleh: Habde Adrianus Dami
Lulusan Pascasarjana UKSW, Salatiga. Pengamat Kebijakan Publik

POS-KUPANG.COM - Pemimpin merupakan entitas tempat rakyat bersandar. Namun, adalah suatu ironi jika seluruh persoalan bangsa dan rakyat kita serahkan bulat-bulat kepada pemimpin, yang mengklaim sebagai representasi kepentingan publik dalam mengelola perbaikan nasib rakyat.

Sebab, rakyat kebanyakan begitu kecewa dengan tebaran janji-janji program pemilu yang tidak sesuai kenyataan. Meskipun begitu, disadari bahwa dalam penetapan program ada banyak faktor yang berpengaruh dalam kompleksitas persoalan.

Dengan kompleksitas ini, tidak semua program dapat dimutlak-multakkan. Singkatnya, sering ada deviasi atau hal-hal yang belum memiliki penjelasan rasional.

Karena itu, apabila kita membaca hasil survey Saiful Mujani Research and Consulting, (CNN, 2024), atas tiga program unggulan yang digagas para Capres-Cawapres seperti : tunjangan ibu hamil (Anies-Muhaimin); makan siang dan susu gratis, (Prabowo-Gibran), dan satu keluarga miskin, satu sarjana, (Ganjar-Mahmud).

Terungkap, responden paling banyak memilih program satu keluarga miskin, satu sarjana meraih 48 persen. Kemudian program tunjangan ibu hamil memperoleh 32 persen. Sementara itu, program makan siang dan susu gratis mendapat 20 persen.

Tanpa mengurangi apresiasi terhadap program tersebut, namun menelaah data statistik itu memberi makna atas suatu fakta.

Ada program yang dianggap tidak memenuhi ekspektasi masyarakat. Sehingga minimal bisa diinterpretasikan bahwa masyarakat menilai program, dengan menggunakan pertimbangan rasional.

Secara umum ada kongruensi signifikan antara opini publik dan rasionalitas. Apabila, pandangan ini diformalkan dalam teori ekonomi-politik (konsep ekonomi yang diterapkan dalam proses politik) yang dikenal sebagai “pilihan rasional” (rational choice).

Namun, persoalan pelik akan muncul pada pelembagaan kebijakan. Sehingga, dilema terbesar ilmu ekonomi terletak pada tujuan pengambilan kebijakan.

Argumen Moral- Ekonomi

Setiap orang ingin hidup baik. Cara mencapai hidup baik itu berbeda-beda untuk tiap orang atau kelompok, bahkan definisi hidup baik itu pun beragam sesuai kepentingannya. Sejauh perbedaan itu tidak saling meniadakan, antara fakta dan sikap normatif.

Oleh karena itu, pemihakan atas kebutuhan rakyat perlu kombinasi pendekatan sistemik dan realistis.

Namun demikian, persoalan pemihakan tergantung pada substansi pemihakan itu sendiri, lebih pada gagasan dan kebijakan tertentu yang dianggap baik. Sehingga, ada kemungkinan perbedaan persepsi dan resepsi terhadap gagasan atau program.

Menurut Stiglitz, (1988), alasan pemihakan pemerintah terhadap suatu kelompok masyarakat adalah adanya kegagalan pasar.

Kegagalan pasar didefinisikan sebagai munculnya masalah-masalah pembangunan akibat tidak terpenuhinya asumsi-asumsi pembangunan.

Dalam posisi itu, upaya pemihakan pemerintah terhadap keluarga miskin, dimaksudkan untuk mengoreksi kegagalan pasar yang terjadi, yang mengakibatkan terpuruknya keluarga miskin.

Sehingga, berbagai kebijakan, strategi, dan program, yang telah dijalankan pemerintah untuk mengangkat keluarga miskin agar mereka mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Di sisi lain, secara politis Capres-Cawapres merancang berbagai program bantuan kepada masyarakat, untuk mencari legitimasi dan dukungan politik.

Oleh karena itu, Capres-Cawapres ingin muncul dengan beberapa program spesifik - yang bersifat policy action. Tentu, program yang ditawarkan menyentuh kebutuhan rakyat, memberi manfaat secara ekonomi dan menjadi sumber kekuatan politik dimasa datang.

Misalnya, program itu fokus pada sektor pendidikan dan kesehatan yang akan meningkatkan kapasitas SDM terutama keluarga miskin.

Dalam pengertian ini, tentu ada program untuk memenuhi kebutuhan rakyat jangan dipandang biaya semata yang memberatkan APBN, tetapi merupakan investasi sosial yang mendorong pemberdayaan masyarakat.

Secara alami, pertumbuhan program itu lebih murah pencapaiannya karena konsumsi modal sosial lebih rendah yang selanjutnya dapat menciptakan “transformasi sosial” yang paralel dengan “transformasi ekonomi”.

Logika “Anamnesis”

Dalam konteks pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting, Capres-Cawapres mempunyai substansi argumen dan program yang berbeda dilatari pada: Pertama, melihat kemiskinan dan stunting dengan kacamata yang berbeda; Kedua, menanyakan pertanyaan yang berbeda; Ketiga, memberikan jawaban pemecahan masalah kemiskinan dan stunting yang berbeda.

Sebagaimana misalnya, tampak dalam pembiayaan program unggulan: tunjangan ibu hamil masing-masing mendapat dana sebesar Rp 6 juta, selama kehamilan 9 bulan, makan siang dan susu gratis bagi anak-anak dan ibu hamil sebanyak 82,9 juta orang dengan anggaran sekitar Rp 400 triliun/tahun, dan satu keluarga miskin, satu sarjana untuk mahasiswa 10 juta orang menjadi sarjana mendapat pembiayaan berkisar Rp. 200 triliun. (sumber data diolah dari berbagai sumber).

Persoalan pokoknya, dimanakah rasionalitasnya terkait dengan pembiayaan program unggulan?

Menurut, Bima Yudistira (2023), “khawatir ongkos program makan siang dan susu gratis akan beralih kepada pembiayaan utang, dan penerbitan utang bisa mengakibatkan tekanan pada APBN dan naiknya pajak masyarakat, dan juga mengganggu pertumbuhan ekonomi, padahal target tinggi.”

Singkatnya, APBN menjadi tidak cukup bertenaga untuk menjalankan fungsinya sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi.

Bertolak dari kerisauan atas pembiayaan ini, dapat dipahami bahwa selama ini pemecahan persoalan rakyat cenderung bersifat reaktif, bias, dan distorsi. Pertanyaannya, bagaimana merekonstruksi persoalan struktural yang membelenggu program?

Jawabannya menggunakan pisau analisis, dalam dunia kedokteran dikenal tahapan anamnesis yaitu kumpulan pertanyaan yang terarah terkait anatomi, fungsi, dan mekanisme kerja organ tubuh tertentu pasien.

Akumulasi informasi awal itu, bisa menduga apakah penyebab penyakit pada pasien itu. Anamnesis yang baik ialah 70 pern – 80 persen informasi untuk sampai pada diagnosis yang benar dan pengobatan yang tepat. (Muttaqin, 2024).

Catatan di atas mengisyaratkan, dimasa datang, amat mendesak diimplementasikan logika anamnesis, oleh pihak yang mempunyai otoritas-berbagai pengetahuan, konsep, dan strategi yang kredibel dalam penetapan program, sehingga layak secara normatif dan secara empiris efektif.

Landasan Paradigmatik

Diagnosis terhadap persoalan stunting, seharusnya bermuara pada akar masalah yaitu kemiskinan.

Dalam terang kesadaran seperti itu, kita harus keluar dari miskonsepsi yang sering melekat pada istilah “kemiskinan rakyat”. Dalam kesan umum, “kemiskinan” seolah dimaknai sebagai kondisi tak berdaya untuk memenuhi hajat hidup.

Amartya Sen, benar saat berhipotesis bahwa banyak kalangan salah paham mengenai kemiskinan, yang hanya dipahami sebatas kekurangan pendapatan.

Padahal, kurangnya pendapatan hanya konsekuensi dari kurangnya kemampuan dan kurangnya kesempatan.

Ini artinya, pemerintah belum menjamin kemampuan dan kesetaraan akses atas pekerjaan bagi keluarga miskin. Keluarga miskin hanya dipersepsi sebagai revenue raiser, bukan subyek yang memiliki sederat hak dasar.

Pada titik ini, hipotesis Sen memiliki keeratan yang kuat dengan program satu keluarga miskin, satu sarjana.

Ada argumen rasional dan alasan logis. Bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin, tentu mengalami kesulitan serius dengan beban biaya pendidikan yang sangat mahal.

Ini memang dilematis, terutama dikaitkan dengan kemampuan pemerintah yang terbatas dalam menyediakan anggaran pendidikan (tinggi).

Meskipun begitu, asumsi dasar dalam menilai kontribusi pendidikan adalah meningkatkan produktivitas pekerja yang selanjutnya menaikkan penghasilan.

Selalu diasumsikan manfaat dari kenaikan pendidikan, secara agregat akan lebih besar bagi keluarga miskin. Sehingga, ini menaikkan rasio sarjana juga sebagai afirmasi keluarga miskin atas semangat keadilan.

Dengan demikian, jika tingkat pendidikan meningkat, penghasilan keluarga miskin juga akan tumbuh lebih cepat dan akhirnya ketimpangan pendapatan akan mengecil.

Dengan kata lain, investasi dana publik (baca: pajak) untuk program satu keluarga miskin, satu sarjana, harus menghitung besaran nilai ekonomi dan tingkat kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat luas.

Jadi, ada rasionalitas ekonomi dibalik biaya pendidikan tinggi, yang secara teknis dilakukan dengan membuat analisis perbandingan antara keuntungan ekonomis yang memberi manfaat bagi masyarakat luas setelah seseorang berhasil menamatkan jenjang pendidikan tinggi dan keuntungan ekonomis yang memberi manfaat hanya bagi individu bersangkutan setelah ia berhasil menamatkan pendidikan tinggi. Ada pranata-pranata tipikal dalam sistem ekonomi.

Akhirnya, pemikiran sederhana ini sebagai refleksi agar tidak ada biaya kesempatan yang hilang dalam program. Selebihnya, terpulang pada pemangku kepentingan.

Mereka harus menimbang-nimbang. Take it or leave it. Dalam hal inilah, program yang mengandung isu kebijakan dan gagasan yang kuat dapat menjadi instrumen demokrasi dan pendidikan politik-ekonomi yang sehat. (*)