Pemprov Gelar FGD Kesehatan Anak di NTT, Begini Kata Ketua IBI 

"Sejak Tahun 2017 sampai Tahun 2022, kabupaten-kabupaten ini yang selalu muncul sebagai kabupaten dengan kasus kematian ibu terbesar," jelasnya.

Dia mengatakan, dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 angka kasus kematian bayi terjadi kenaikan sebanyak 184 kematian bayi. Sementara kalau dibandingkan Tahun 2022 ke Tahun 2023 per 31 Oktober, terlihat ada penurunan 300 lebih kasus.

Baca juga: Cegah Rabies, Ombudsman RI Perwakilan NTT Minta Warga Vaksinasi Anjing

"Data yang sangat baik ini, harus bisa dijadikan acuan, untuk bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan inovasi pelayanan," ujarnya.

Untuk Kabupaten yang selalu muncul setiap tahun dengan kasus kematian bayi terbanyak yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan atau TTS, Manggarai, Manggarai Barat dan Kabupaten Kupang.

Di samping itu, dr. Vama Chrisna Taolin, MPH (Health specialist) Unicef Perwakilan Wilayah NTB dan NTT, mengatakan, saat ini pemerintah Indonesia sudah membuat rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 - 2045 sebagai  transformasi menuju Indonesia emas.

"Untuk kesehatan sendiri masuk dalam transformasi sosial, di dalamnya juga juga ada tahapan-tahapan dari rencana jangka panjang, dan ada dua hal penting yang diperhatikan yaitu sistem kesehatan yang tangguh dan responsif, dan sistem yang mendukung upaya peningkatan angka harapan hidup di Indonesia," ujarnya.

Unicef, kata dia, menggandeng IBI NTT, karena IBI yang memiliki anggota sampai ke tingkat desa-desa sehingga kerja sama ini bisa diteruskan sampai ke tingkat desa.

"Unicef dan IBI selalu mendukung program-program pemerintah, baik itu pemerintah Provinsi NTT maupun pemerintah kabupaten dan kota," ujarnya.

Dia mengatakan, kegiatan FGD tentang kesehatan anak ini diselenggarakan karena saat ini Pemerintah Provinsi NTT sementara membuat rencana pembangunan jangka panjang Provinsi NTT 2025-2045, untuk itu membutuhkan masukan dari berbagai pihak, dalam berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan.

"Hari ini khusus tentang kesehatan anak, karena Unicef mandatnya adalah untuk mendukung pemerintah dalam pencapaian pemenuhan hak-hak anak, salah satunya hak untuk hidup sehat," jelasnya.

Hasil FGD ini, kata dia, akan digodok lagi oleh tim RPJP Daerah untuk menjadi masukan bagi pemerintah dan berjenjang sampai ke tingkat kabupaten dan kota dan perangkat daerah. (cr20)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS