Pemprov Gelar FGD Kesehatan Anak di NTT, Begini Kata Ketua IBI 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eklesia Mei

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pemerintah Provinsi NTT melalui Bappelitbangda NTT menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) tentang kesehatan anak Provinsi NTT.

Ketua IBI NTT, Damita Palalangan menyebut masalah kesehatan pada anak menjadi masalah penting yang harus dicegah bersama pihak terkait.

Kegiatan FGD itu bekerja sama dengan Unicef dan IBI NTT yang berlangsung di Emylia Hotel, Rabu 13 Desember 2023 yang  dibuka oleh Kepala Perwakilan Unicef wilayah NTB dan NTT, Yudistira Yewangoe, didampingi  Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, Ruth Laiskodat.

Ketua IBI NTT, Damita Palalangan menyampaikan, masalah kesehatan anak menjadi sebuah masalah penting. Yang mana, penyebab kematian balita muncul dari berbagai jenis penyakit, seperti penyakit infeksi, pneumonia.

"Harapan kami dengan kegiatan ini yang menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) NTT dan dokter anak melalui forum Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dapat menangani balita sakit," ungkapnya.

Baca juga: Ombudsman NTT Tanggapi Kejadian Pasien Loncat dari Lantai II di RSUD SK Lerik Kupang

Menurut Damita, Pemprov NTT melalui Bappelitbangda NTT memiliki peran penting dalam mengupayakan menurunkan penyakit pada anak.

"Jadi untuk menurunkan penyakit pada anak itu diperlukan dukungan dari pemerintah berupa dana," kata Damita.

Damita berharap dari hasil diskusi yang dilakukan dalam FGD tersebut, bisa melihat masalah-masalah kesehatan pada anak untuk segera ditangani dan itu masuk dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah NTT.

"Dari hal itu kita bisa tahu sejak awal untuk perencanaan 20 tahun ke depan. Apa yang harus dievaluasi terkait apa yang perlu diperbaiki agar angka kematian balita itu menurun," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, Ruth Laiskodat, mengatakan, inovasi pelayanan harus terus dilakukan. Standar pelayanan minimal terkait kesehatan ibu dan anak sebanyak 12 standar.

Ruth menyebut, pada tahun 2022 dan 2023, pemerintah Provinsi NTT menargetkan agar kematian ibu, bayi dan balita tidak boleh ada kasus. Namun pada kenyataannya kasus tersebut terus ada. Kasus kematian ibu di NTT sampai 31 Oktober 2023 sebanyak 108 kematian.

Kasus kematian bayi di NTT sampai 31 Oktober 2023 sebanyak 815 kasus dan kematian balita sebanyak 868 kasus.

"Angka ini memang mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2022, walaupun belum didata sampai Desember 2023, tetapi dapat dipastikan terjadi penurunan," jelasnya.

Lebih lanjut, Ruth Laiskodat mengatakan, kabupaten-kabupaten dengan jumlah kematian ibu terbesar yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, Manggarai dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

"Sejak Tahun 2017 sampai Tahun 2022, kabupaten-kabupaten ini yang selalu muncul sebagai kabupaten dengan kasus kematian ibu terbesar," jelasnya.

Dia mengatakan, dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 angka kasus kematian bayi terjadi kenaikan sebanyak 184 kematian bayi. Sementara kalau dibandingkan Tahun 2022 ke Tahun 2023 per 31 Oktober, terlihat ada penurunan 300 lebih kasus.

Baca juga: Cegah Rabies, Ombudsman RI Perwakilan NTT Minta Warga Vaksinasi Anjing

"Data yang sangat baik ini, harus bisa dijadikan acuan, untuk bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan inovasi pelayanan," ujarnya.

Untuk Kabupaten yang selalu muncul setiap tahun dengan kasus kematian bayi terbanyak yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan atau TTS, Manggarai, Manggarai Barat dan Kabupaten Kupang.

Di samping itu, dr. Vama Chrisna Taolin, MPH (Health specialist) Unicef Perwakilan Wilayah NTB dan NTT, mengatakan, saat ini pemerintah Indonesia sudah membuat rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 - 2045 sebagai  transformasi menuju Indonesia emas.

"Untuk kesehatan sendiri masuk dalam transformasi sosial, di dalamnya juga juga ada tahapan-tahapan dari rencana jangka panjang, dan ada dua hal penting yang diperhatikan yaitu sistem kesehatan yang tangguh dan responsif, dan sistem yang mendukung upaya peningkatan angka harapan hidup di Indonesia," ujarnya.

Unicef, kata dia, menggandeng IBI NTT, karena IBI yang memiliki anggota sampai ke tingkat desa-desa sehingga kerja sama ini bisa diteruskan sampai ke tingkat desa.

"Unicef dan IBI selalu mendukung program-program pemerintah, baik itu pemerintah Provinsi NTT maupun pemerintah kabupaten dan kota," ujarnya.

Dia mengatakan, kegiatan FGD tentang kesehatan anak ini diselenggarakan karena saat ini Pemerintah Provinsi NTT sementara membuat rencana pembangunan jangka panjang Provinsi NTT 2025-2045, untuk itu membutuhkan masukan dari berbagai pihak, dalam berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan.

"Hari ini khusus tentang kesehatan anak, karena Unicef mandatnya adalah untuk mendukung pemerintah dalam pencapaian pemenuhan hak-hak anak, salah satunya hak untuk hidup sehat," jelasnya.

Hasil FGD ini, kata dia, akan digodok lagi oleh tim RPJP Daerah untuk menjadi masukan bagi pemerintah dan berjenjang sampai ke tingkat kabupaten dan kota dan perangkat daerah. (cr20)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS