Pemprov Gelar FGD Kesehatan Anak di NTT, Begini Kata Ketua IBI 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eklesia Mei

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pemerintah Provinsi NTT melalui Bappelitbangda NTT menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) tentang kesehatan anak Provinsi NTT.

Ketua IBI NTT, Damita Palalangan menyebut masalah kesehatan pada anak menjadi masalah penting yang harus dicegah bersama pihak terkait.

Kegiatan FGD itu bekerja sama dengan Unicef dan IBI NTT yang berlangsung di Emylia Hotel, Rabu 13 Desember 2023 yang  dibuka oleh Kepala Perwakilan Unicef wilayah NTB dan NTT, Yudistira Yewangoe, didampingi  Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, Ruth Laiskodat.

Ketua IBI NTT, Damita Palalangan menyampaikan, masalah kesehatan anak menjadi sebuah masalah penting. Yang mana, penyebab kematian balita muncul dari berbagai jenis penyakit, seperti penyakit infeksi, pneumonia.

"Harapan kami dengan kegiatan ini yang menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) NTT dan dokter anak melalui forum Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dapat menangani balita sakit," ungkapnya.

Baca juga: Ombudsman NTT Tanggapi Kejadian Pasien Loncat dari Lantai II di RSUD SK Lerik Kupang

Menurut Damita, Pemprov NTT melalui Bappelitbangda NTT memiliki peran penting dalam mengupayakan menurunkan penyakit pada anak.

"Jadi untuk menurunkan penyakit pada anak itu diperlukan dukungan dari pemerintah berupa dana," kata Damita.

Damita berharap dari hasil diskusi yang dilakukan dalam FGD tersebut, bisa melihat masalah-masalah kesehatan pada anak untuk segera ditangani dan itu masuk dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah NTT.

"Dari hal itu kita bisa tahu sejak awal untuk perencanaan 20 tahun ke depan. Apa yang harus dievaluasi terkait apa yang perlu diperbaiki agar angka kematian balita itu menurun," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, Ruth Laiskodat, mengatakan, inovasi pelayanan harus terus dilakukan. Standar pelayanan minimal terkait kesehatan ibu dan anak sebanyak 12 standar.

Ruth menyebut, pada tahun 2022 dan 2023, pemerintah Provinsi NTT menargetkan agar kematian ibu, bayi dan balita tidak boleh ada kasus. Namun pada kenyataannya kasus tersebut terus ada. Kasus kematian ibu di NTT sampai 31 Oktober 2023 sebanyak 108 kematian.

Kasus kematian bayi di NTT sampai 31 Oktober 2023 sebanyak 815 kasus dan kematian balita sebanyak 868 kasus.

"Angka ini memang mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2022, walaupun belum didata sampai Desember 2023, tetapi dapat dipastikan terjadi penurunan," jelasnya.

Lebih lanjut, Ruth Laiskodat mengatakan, kabupaten-kabupaten dengan jumlah kematian ibu terbesar yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, Manggarai dan Kabupaten Sumba Barat Daya.