Realisasi PAD NTT Hingga Akhir Agustus 2023 Mencapai Rp 2,7 Triliun

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eklesia Mei

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Realisasi pendapatan Asli Daerah Provinsi NTT terhitung hingga akhir Agustus 2023 mencapai Rp 2,7 triliun atau 50,30 persen.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Keuangan Daerah atau BKD NTT, Zakarias Moruk, Rabu 30 Agustus 2023.

"Secara keseluruhan, PAD kita  yang kita rencanakan Rp 5,3 triliun, sampai di akhir Agustus sudah mencapai Rp 2,7 triliun atau 50,30 persen untuk beberappa kegiatan, pajak asli daerah, pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer," kata Zakarias Moruk.

Zakarias mengatakan, untuk realisasi pendapatan asli daerah hingga sampai tanggal 25 Agustus, dari Rp 2,1 triliun yang direncanakan, baru mencapai Rp 899 miliar atau 42 persen.

Baca juga: Kepala BAPD NTT Sebut 40 Persen Sumbangan Pajak untuk PAD NTT

"Pendapatan itu terdiri dari pajak dan retribusi," katanya.

Sedangkan untuk belanja, lanjut dia, dari 5,1 triliun sampai dengan Agustus sudah membelanjakan Rp 2,3 triliun atau 46,5 persen.

"Hasil ini karena kita jaga diarus kas 50 persen dan belanjanya baru 46 persen.
Itu bagus, artinya kita manjaga penyesuaian khas pendapatan dengan belanja kita tekan di belanja," pungkasnya.

Zakarias menyebutkan, total surplus 4 persen dari Pendapatan 50,70 persen dan belanja 46,05 persen.

Baca juga: Kondisi APBD NTT Sangat Kritis, Bunga Pinjaman Terancam Tidak Terbayar

Dia menambahkan, besaran pendapatan dan belanja tahun 2022 masih tetap sama. Sehingga, dia berharap ke depannya bisa naik.

"Ke depan kita harapkan naik sedikit. Tahun lalu kita 89 persen, tahun ini kita mendongkrak sampai 91 atau 92 Persen dari pendapatan dan belanja. Kita harapkan ada peningkatan pendapatam melalui pajak dan retribusi," tuturnya.

Zakarias menambahkan, untuk sisa lebih perhitungan anggaran atau yang disebut SiLPA pada tahun 2022 sebesar Rp 83 miliar lebih.

"Untuk SiLPA itu yang pertama SiLPA blood SPAM dan SiLPA blood RSUD dan ada sisa belanja yang dilanjutkan di 2023. Sehingga kondisi itu yang masih kita bahas dipenjabaran APBD ini," tutupnya. (cr20)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS