Ruang Fiskal NTT Tertekan, Waket DPRD: Banyak OPD Hanya Tinggal Listrik Air Saja

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Ruang fiskal Provinsi Nusa Tenggara Timur kini sedang tertekan. Banyak organiasi pemerintah daerah atau OPD di lingkup pemerintah provinsi atau Pemprov NTT tidak dapat mengeksekusi program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur karena ketiadaan anggaran.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketuia DPRD NTT, Dr. Inche DP Sayuna saat menjadi narasumber Jurnal Politik Pos Kupang pada Senin (7/8/2023).

Inche mengatakan, kondisi tersebut memaksa pemerintah mau tidak mau harus melakukan rasionaliasasi anggaran.

"Kondisi ruang fiskal kita tertekan saat ini. Apalagi kapasitas fiskal kita kecil. Bayangkan, banyak OPD hanya tinggal listrik air saja," ungkap Inche Sayuna.

Baca juga: Kondisi APBD NTT Sangat Kritis, Bunga Pinjaman Terancam Tidak Terbayar

Baca juga: Begini Penjelasan Wakil Ketua DPRD NTT Terkait APBD NTT Yang Semakin Berat

Dirinya mengungkapkan, meski operasional pemerintahan tetap berjalan, namun di sebagian besar instansi tidak lagi melaksanakan program atau kegiatan sebagaimana lazimnya karena tidak tersedianya dana.

Atas kondisi tersebut, kata dia, DPRD NTT mendorong agar OPD yang dapat menghasilkan PAD tetap didukung agar dengan penganggaran sehingga dapat berkontribusi bagi daerah dalam mencapai keseimbangan fiskal.

Dengan tekanan fiskal yang cukup berat saat ini maka semua OPD termasuk DPRD juga telah melakukan rasionaliasi.

"Kita sekarang push untuk OPD yang menghasilkan PAD saja. Termasulk DPRD juga kita rasionaliasasi. Ini wujud keprihatinan bersama kami mendukung pemerintah untuk rasionalisasi," ujar Inche.

Dirinya menyebut kondisi ini terjadi karena ketidakdisiplinan mengelola anggaran daerah. Dia menyebut situasi fiskal daerah yang tertekan saat ini sebagai 'Kampung lagi tidak baik baik saja'.

Karena itu, dirinya menyebut bahwa pemerintah dan dewan harus bertanggung jawab. "DPRD dan pemerintah provinsi bertanggung jawab atas kondisi saat ini," tegas politisi Golkar itu.

Baca juga: APBD NTT Tahun 2023 Sebesar Rp 5,3 Triliun, Sektor Pendidikan Paling Besar

Baca juga: Penyerapan APBD NTT Semester Pertama Tak Capai Target, Simak Penjelasan Zakarias Moruk Pemicunya

Menyinggung soal Penjabat Gubernur NTT, dirinya berharap sosok yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi dapat memahami kondisi fiskal provinsi NTT yang kini sedang "tidak baik baik saja".

"Kita (NTT) butuh figur yang tidak sembarangan mengendalikan keuangan. Disiplin aggaran harus diterapkan, bukan sekedar datang menghabiskan uang," sebut dia.

Adapun provinsi NTT mengalami tekanan fiskal pada tahun 2023 karena harus membayar pinjaman daerah yang dilakukan pemerintah.

hal itu disampaikan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Drs. Alexander B. Koroh, pada Rabu (1/2/2023) lalu.

Dia menyebut, konstruksi anggaran hampir di semua perangkat daerah di lingkup Pemprov NTT terpotong separuh dari tahun 2022. Hal ini terjadi karena konsekuensi pemerintah provinsi harus membayar pinjaman daerah.