DPRD NTT Sebut UMKM Menjadi Pilar Ekonomi Masyarakat yang Perlu Ditingkatkan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eklesia Mei

POS-UPANG.COM, KUPANG - Ketua Komisi ll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disebut DPRD NTT, Kasimirus Kolo menyebutkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi pilar ekonomi masyarakat yang perlu ditingkatkan.

Hal ini disampaikan Kasimirus Kolo kepada POS-KUPANG.COM, Minggu 2 Juli 2023 Malam.

Kasimirus mengatakan, salah satu pilar ekonomi yang memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, termasuk di dalamnya mampu menyerap tenaga kerja adalah dengan melakukan bisnis UMKM.

"Saat terjadi krisis covid-19 dan beberapa kasus lainnya, UMKM tetap bertahan dengan usaha ekonominya. Meskipun terdampak juga dengan masalah covid-19 dan beberapa masalah lainnya, tetapi UMKM itu menunjukkan eksistensinya sebagai pelaku usaha yang mandiri dan tentunya kita setuju bahwa kontribusi UMKM itu cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja," ungkap Kasimirus.

Baca juga: IKABI NTT dan IDI NTT Gelar Seminar Penanganan Kasus-kasus Gawat Darurat di Faskes Primer

Menurut Kasimirus, berkaitan dengan UMKM yang menjadi pilar ekonomi perbedaannya soal angka pastisaja, tetapi kontribusinya cukup besar.

"Memang Pemerintah itu, baik Provinsi maupun Kota/Kabupaten di NTT harus memberdayakan pelaku UMKM, karena alasannya ialah UMKM merupakan salah satu pilar pelaku ekonomi yang memberikan kontribusi cukup besar dan bisa menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi juga," ujarnya,

Karena itu, kata Kasimirus pemerintah wajib memberdayakan pelaku-pelaku UMKM di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan itu harus berbasis pada data.

"Jadi alokasi anggaran maupun program-program pemerintah untuk UMKM itu harus berbasis data. Sehingga kita minta pemerintah menyiapkan data base yang akurat terkait dengan pelaku UMKM di NTT yang saat ini eksis diberbagai bidang," ujarnya.

Menurut Kasimirus, data base Itu perlu dibuatkan agar program yang dilakukan, misalnya program intervensi yang dilakukan oleh pemerintah tidak salah sasaran tetapi harus tepat sasaran. Karena itu, seluruh pelaku UMKM perlu didata dalam data base yang menjadi dasar untuk menjadi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Hal senada disampaikan anggota Komisi V DPRD NTT, Emanuel Kolfidus yang mengatakan, pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat harus diakui karena merupakan kolaborasi dari model ekonomi elit (kapitalisme) dengan model ekonomi kerakyatan, UMKM.

Baca juga: Momen HUT Bhayangkara Ke 77, Dua Anggota Polres Belu Terima Penghargaan dari Kapolda NTT

Dimana sebagian besar pergerakan ekonomi serta daya tahannya ditentukan oleh ekonomi kerakyatan (UMKM).

"UMKM terbukti lebih bertahan dan kokoh pada situasi krisis ekonomi karena berbagai sebab. Untuk di Indonesia saja, UMKM mampu menyerap 97 persen angkatan kerja dan mampu menghimpun 60,4 persen dari total investasi. Sehingga Presiden Jokowi terus mempromosikan program penguatan UMKM melalui berbagai skema dengan landasan UU Cipta Kerja," tuturnya.

Karena itu bagi NTT, kata Emanuel, tidak ada cara lain kecuali mengembangkan dengan serius pergerakan ekonomi rakyat melalui UMKM terutama pada dua hal, yakni regulasi yang adil dan akses permodalan yang diperkuat dengan inovasi dan digitalisasi, legalitas, kapasitas, standarisasi, sertifikasi,  branding dan pemasaran. (cr20)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS