Pemkab Sumba Barat Koordinasikan dengan Menpan-RB RI Terkait Nasib Tenaga Kontrak Daerah

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM, WAIKABUBAK - Pemerintah Kabupaten Sumba Barat siap melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB RI atas nasib tenaga kontrak daerah  Kabupaten Sumba Barat yang sudah lama mengabdi.

Hal itu seiring  berlakunya peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang managemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K.

Demikian jawaban pemerintah daerah  atas pertanyaan Pansus DPRD Sumba Barar tentang solusi terhadap TKD yang sudah lama bekerja.

Solusi terhadap TKD ebagaimana dibacakan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat, John  Lado Bora Kabba, S.Pd terhadap laporan panitia khusus  DPRD Kabupaten Sumba Barat  terhadap LKPJ Bupati Sumba Barat tahun anggaran 2022 dalam sidang paripurna DPRD Sumba Barat.

Baca juga: Kadis Kominfo Sumba Barat Sebut Empat Menara BTS Sudah On Air Sejak Juni 2022

Saat itu, rapat  dipimpin Ketua DPRD Sumba Barat, Drs.Dominggus Ratu Come didampingi Ketua DPRD,Jefri Ora, S.H dan Lukas Lebu Gallu, S.H dan dihadiri langsung Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat di ruang sidang utama DPRD Sumba Barat, Senin  29 Mei 2023.

Selain itu terhadap permintaan Pansus DPRD Sumba Barat agar pemerintah daerah menempatkan para  guru sesuai kualifikasi pendidikan dan mengajar mata pelajaran sesuai  besik ilmu pengetahuan

Hal ini agar tidak bertentangan dengan kode etik guru, pemerintah menyampaikan bahwa kebijakan itu telah sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat juga berkomitmen kuat bahwa dalam rangka  mencegah dan mengurangi dampak pergaulan bebas, kekerasan fisik dan kekerasan seksua.

Hal ini ditempuh dengan  terus melakukan sosialisasi stop kekerasan terhadap dan perempuan mulai sekolah dasar hingga SMA dan SMK se-Kabupaten Sumba Barat. Dan peningkatan pendidikan karakter anak.(*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS