Jenazah PMI NTT Meningkat, DPRD NTT Tegaskan Perlu Koordinasi setiap Stakeholder

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eklesia Mei

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Menanggapi meningkatnya kasus kematian Pekerja Migran Indonesia (PMI) di NTT, Anggota Komisi V DPRD NTT, Emanuel Kolfidus menegaskan agar perlu adanya koordinasi yang kuat dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah tersebut.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi V DPRD NTT, Emanuel Kolfidus kepada POS-KUPANG.COM, Rabu, 24 Mei 2023 Malam.

"Masalah ini harus segera dilakukan koordinasi yang kuat dan besar-besaran dari berbagai stakeholder terkait untuk meminimalisir kasus kematian PMI asal NTT,"tegas Emanuel.

Emanuel mengungkapkan, dalam melihat  terus bertambahnya jumlah jenazah PMI asal NTT, tentunya menjadi hal yang memprihatinkan bagi masyarakat NTT.

Baca juga: Kunjungi Unwira Kupang, Kapolda NTT Beri Kuliah Umum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

"Berulang kali kita menangis, bersedih dan prihatin atas kematian PMI asal NTT.  Ini seperti menohok," ungkapnya.

Dikatakan Emanuel, berbagai upaya telah dilakukan, baik pembentukan regulasi, satuan tugas, edukasi, pemberdayaan dan penegakan hukum. Namun tetap saja kasus tersebut terus bertambah.

"Kita tahu akar dari semua ini adalah kemiskinan dan kapasitas sumber daya manusia yang minim. Meskipun beberapa wilayah di NTT itu mengenal tradisi migrasi kultural dan TKI Mandiri, tetapi sekali lagi pemerintahan harus mencari jalan keluar, juga disiplin dari pengusaha pengerah jasa tenaga kerja,  diikuti dengan penegakan hukum secara efektif," tuturnya.

Emanuel pun menyarankan agar penggunaan dana Desa bisa dikerahkan untuk mencegah maraknya TKI ilegal.

"Saya sarankan adanya penggunaan Dana Desa untuk mencegah maraknya TKI Ilegal, karena desa merupakan sumber rekrutmen yang pertama,"

Baca juga: NTT Memilih, Silaturahmi ke PDIP NTT, Refafi Gah Sebut Hanura Siap Kerja Menangkan Ganjar Pranowo

Langkah berikutnya, kata dia adalah Pemerintah di NTT perlu membuat MoU dengan Pemerintah Daerah transit, seperti Medan, Batam dan Nunukan untuk tercipta kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan.

"Secara khusus itu, pencegahan TKI Ilegal dan atau PMI dan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)," pungkasnya.

Emanuel pun menegaskan agar Pelaku TPPO harus diberikan hukuman maksimal.

"Pelaku TPPO itu harus diberi hukuman maksimal. Karena TPPO adalah kejahatan yang melecehkan Hak Asasi Manusia," tegasnya.

Lebih lanjut, Emanuel  menyampaikan agar orang tua perlu mengawasi dan memberikan pengertian kepada anak-anak mereka terkait dengan bagaimana cara-cara legal dan aman terkait Pekerja Migran Indonesia.