Peringati Hardiknas 2023 di Sumba Timur, Peserta Apel Bendera Kenakan Busana Adat

"Hal tersebut dibuktikan dengan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional, seperti menurunnya Angka Kemiskinan yang pada Tahun 2022 mencapai 9,57 persen, turun sebesar 1,65 % sejak tahun 2015 sebesar 11,22 % (Laporan BPS Tahun 2022). Program Penurunan Stunting pun juga memberikan hasil positif, dimana pada tahun 2022 tercatat sebesar 21,6 % , turun sebesar 14,8 % dibandingkan tahun 2015 sebesar 36,4 % (Laporan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022)," jelasnya.

Ia menambahkan sberdasarkan data Laporan Badan Pusat Statistik Tahun 2023, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2022 juga tercatat mengalami peningkatan pada angka 72,91, meningkat sebesar 3,36 poin dibandingkan tahun 2015 yang berada pada angka 69,55.  

Ia juga menjelaskan capaian lainnya adalah terkait dengan pengendalian Inflasi di daerah dan mengingatkan kembali arahan Bapak Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda di Sentul International Convention Center (SICC) tanggal 17 Januari 2023 yang lalu.

Utamanya terkait Pengendalian Inflasi Tahun 2023 serta dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah untuk menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah.  

Baca juga: Bupati Sumba Timur Khristofel Praing Larang Warga Tangkap Burung

Sebagai tindak lanjutnya ia mengatakan  setiap hari Senin dilaksanakan rapat penanganan inflasi sebagai upaya memantau perkembangan inflasi di daerah.

"Berdasarkan laporan BPS, per bulan Maret 2023 tingkat inflasi relatif terkendali pada angka 4,97 % (YoY), mengalami penurunan sebesar 0,5 % dibandingkan bulan sebelumnya yang berada pada angka 5,47 % (YoY)," ujarnya.

"Untuk itu  para kepala daerah dapat memberikan atensi khusus terhadap penanganan inflasi di daerah masing-masing, diperlukan langkah-langkah strategis dan berkelanjutan demi menekan angka inflasi guna menjaga stabilitas perekonomian di daerah," imbuhnya.

Dalam pidato yang di bacakan, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi,  berpesan kepada seluruh Kepala daerah agar mengambil langkah-langkah prioritas melalui peningkatan iklim investasi didaerah melalui perijinan yang tidak berbelit-belit.

Selain itu, mendorong penggunaan produk dalam negeri (P3DN) melalui belanja APBD, serta memastikan kebebasan untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi. (Cr21) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS