Konflik Sudan, Lebih dari 3.500 Orang Telah Melarikan Diri ke Etiopia

Warga Sudan merasa ditinggalkan berbagai negara lain. “Mengapa dunia mengabaikan kami,” kata warga lain di Khartum, Sumaya Yassin. Bagi mereka yang bertahan di Sudan, risikonya menjadi salah sasaran tembak atau pengeboman. Risiko lain adalah kelaparan karena cadangan pangan semakin menipis.

Warga Sudan tidak yakin pemerintah berbagai negara akan peduli pada nasib mereka. Sebab, pegawai pemerintah berbagai negara sudah meninggalkan Sudan. Jangankan kepada warga Sudan, pemerintah sebagian negara tidak mau mengurus warga mereka sendiri di Sudan.

Kecemasan dan kekecewaan itu terungkap kala pertempuran masih terus terjadi. Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan milisi RSF masih terus baku tembak di berbagai penjuru Khartum serta kota lain di Sudan. Panglima SAF Jenderal Abdul Fattah Burhan dan Panglima RSF Letnan Jenderal Hamdan Dagalo masih saling menyalahkan soal baku tembak yang tidak kunjung berhenti sejak Sabtu (15/4).

Juru Bicara Tim Transisi Demokrasi Sudan Khaled Omar Yusuf yang dikutip harian Al Rakoba mengatakan, hanya dengan kepastian gencatan senjata permanen Burhan dan Dagalo bisa berunding. Hasil perundingan itu nanti memungkinkan Sudan bertransisi menjadi negara demokrasi sipil.

Perwakilan Tetap Arab Saudi di Perserikatan Bangsa-bangsa juga setuju atas gencatan senjata permanen. Bersama Washington, Riyadh sebagian yang berusaha menengahi SAF-RSF.

Sejak pertempuran meletus, sudah beberapa kali SAF-RSF mengumumkan gencatan senjata. Gencatan terakhir diumumkan pada Selasa. Meski demikian, tetap saja suara baku tembak dan ledakan terdengar antara lain di Bahri, Omdurman, dan Khartum. SAF diduga memakai pesawat nirawak untuk menyerang lokasi pasukan RSF.

Sebagian lokasi saling serang SAF-RSF berada di permukiman dan fasilitas sipil. Sejumlah rumah sakit dan gudang pangan untuk warga tidak mampu hancur karena saling serang itu. Padahal, hingga 15 juta warga Sudan mengandalkan pangan gratis dari berbagai gudang sejenis.

PBB wajib menjamin terlaksananya pemberian bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan.

Sejumlah organisasi amal menyebut, cadangan obat dan peralatan kesehatan semakin menipis. Sementara jumlah korban perang terus bertambah. Dari warga sipil saja, lebih dari 4.000 orang cedera dan lebih dari 400 orang tewas.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa kantor-kantor PBB di Khartum tetap buka. ”PBB wajib menjamin terlaksananya pemberian bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan,” ujarnya.

Ia mendesak Dewan Keamanan PBB segera menggelar rapat terkait Sudan. Negara ini telah mengalami dua kali perang saudara dan yang terakhir berakhir pada 2005. Sejak itu, sebagian besar warganya sangat bergantung pada bantuan sosial dari PBB ataupun negara-negara donor. 

(alarabiya.net/antaranews.com/kompas.id)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS