Konflik Sudan, Lebih dari 3.500 Orang Telah Melarikan Diri ke Etiopia

Sebagian WNI Tolak Evakuasi dari Sudan

Indonesia selesai mengevakuasi semua warganya yang mau keluar dari Sudan. Sebagian warga negara Indonesia menolak dievakuasi dari negara yang dilanda perang itu.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, gelombang kedua evakuasi sudah selesai pada Rabu (26/4/2023). Selain warga negara Indonesia (WNI), Indonesia juga membantu mengevakuasi enam warga Australia dan seorang warga Sudan. ”Dengan evakuasi tahap kedua ini, 897 WNI telah dievakuasi dari kota Khartum, Sudan,” ujarnya.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Khartum sekaligus memutakhirkan data selama evakuasi. Hasilnya, terdapat 937 WNI di Sudan dari yang sebelumnya disebutkan 1.209 WNI. Sebanyak 897 WNI di antaranya telah dievakuasi dalam dua gelombang. Adapun 15 WNI lain mengungsi secara mandiri.

KBRI Khartum juga mencatat 25 WNI menolak dievakuasi karena alasan keluarga. Oleh karena itu, mereka tidak ikut dalam dua gelombang evakuasi yang dilakukan pemerintah sejak Minggu (23/4) itu.

Warga dapat menolak tawaran evakuasi dari pemerintah. Hal itu pernah terjadi kala Indonesia mengevakuasi warga dari Ukraina, Libya, Suriah, dan Irak. KBRI setempat lazimnya meminta penolak meneken surat pernyataan. Surat itu intinya adalah pernyataan bahwa mereka melepaskan pemerintah dari semua tanggung jawab atas keputusan mereka menolak dievakuasi.

Baca juga: Konflik Sudan, Pejabat Kedutaan Mesir Dibunuh Oleh RSF di Khartoum

Retno mengungkapkan, salah satu dari tujuh bus untuk evakuasi gelombang kedua mengalami kecelakaan di Atbarra. ”Terjadi kecelakaan tunggal yang menimpa salah satu dari tujuh bus pengangkut WNI di Atbarra akibat jalanan rusak. Tiga WNI terluka dan sedang dirawat di rumah sakit di Port Sudan. Mereka akan melanjutkan penyeberangan apabila dokter mengizinkan,” tutur Retno.

Seperti pada gelombang pertama, evakuasi gelombang kedua akan dilakukan dari Sudan ke Arab Saudi. Kantor berita Arab Saudi, SPA, mengabarkan, sejak gelombang pertama evakuasi, Jeddah telah menerima 2.148 orang. Mayoritas adalah warga asing dari 62 negara dan sisanya warga Arab Saudi.

Riyadh menjadikan Pangkalan Angkatan Laut Raja Faisal sebagai pusat penerimaan pengungsi dari Sudan. Pangkalan itu salah satu pelabuhan terdekat dari Port Sudan, pelabuhan milik Sudan di tepi Laut Merah.

Warga sejumlah negara dibantu pemerintahnya keluar dari Sudan. Sebagian lagi harus mengupayakan sendiri penyelamatan dari negara yang kembali dilanda perang itu. Hal ini, antara lain, dialami mayoritas dari 16.000 warga Amerika Serikat di Sudan. Washington telah menegaskan, tidak ada evakuasi oleh pemerintah untuk warga yang bukan pegawai atau keluarga pegawai Pemerintah AS.

Bagi pelajar Palestina pun, kondisi di Khartum saat ini lebih buruk dibandingkan Tepi Barat dan Gaza. ”Saya belum pernah melihat hal seperti ini seumur hidup. Semua orang ketakutan,” kata Khamis Jouda, mahasiswa Palestina yang mengungsi dari Khartum menuju Mesir.

Sepanjang perjalanan, ia dan rekan-rekannya menyaksikan penjarahan di berbagai lokasi. Mayat bergelimpang di jalan dan berbagai tempat umum. Selain itu, orang-orang tanpa seragam juga menyandang aneka jenis senjata api.

Baca juga: Konflik Sudan, MUI Desak OKI dan PBB Ambil Tindakan

Penjarahan dan perampokan merebak. Bank, toko perhiasan, hingga apotek jadi sasaran penjarahan. Ada laporan salah satu pabrik tepung gandum di Khartum sudah terbakar selama beberapa hari terakhir. Tepung gandum merupakan bahan makanan pokok di Sudan.

Dalam kondisi itu, nasib hingga enam juta warga Khartum tidak jelas. Akibat ketiadaan pemerintahan faktual, enam juta warga Khartum dan total 45,5 juta warga Sudan telantar. Sebagian warga Khartum dan Omdurnan, kota di tetangga Khartum, mengungsi. Sebagian lagi tetap tinggal.

“Sejauh ini di tempat tinggal kami masih aman dari pertempuran. Tidak tahu kalau besok,” kata Mahasen Ali, salah seorang warga Khartum.