Rencana Bangun Kereta Api di NTT Sangat Mungkin Dilakukan 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Rencana pembangunan kereta api di Nusa Tenggara Timur atau NTT sangat mungkin dilakukan. 

Sebetulnya, rencana ini telah digagas dari tahun 2018-2023, namun realisasinya belum terlaksana. Kepemilikan lahan atau faktor sosial maupun sokongan anggaran, menjadi tantangan besar. 

Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia Pengurus Daerah Provinsi NTT, Herry Kotta, menyampaikan ini menanggapi pernyataan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat tentang rencana pembangunan kereta api cepat ke Timor Leste. 

Akademisi Universitas Nusa Cendana (Undana) ini berkata, secara teknis pembangunan jalur kereta api di daratan Pulau Timor sangat bisa dilakukan. Menurut Herry berbagai rekayasa teknis mampu mendukung adanya infrastruktur tersebut.

Baca juga: Pria Tewas Tertabrak Kereta Api di Cikarang Diduga Bunuh Diri

Pulau Timor sendiri memang paling banyak terdiri oleh susunan batuan lempung yang sangat rawan. Terdapat lempung dengan jenis yang bisa mengembang saat bertemu air atau menyusut setelah air berkurang.

"Itu saja yang berbahaya tapi itu bisa kita rekayasa teknik dan itu tidak terlalu sulit karena untuk lintasan kereta kan ada bantalannya," kata dia, Jumat 31 Maret 2023 ketika dihubungi wartawan. 

Contoh efek dari bebatuan ini dapat dilihat dari konstruksi jalur Ikan Foti yang bisa selalu rusak saat hujan.

Sedangkan bantalan untuk lintasan kereta api memang harus dibangun di daerah yang tepat sehingga tidak mengalami longsoran.

Ia memisalkan berbagai siasat atau rekayasa yang bisa dilakukan. Salah satunya untuk jalur selatan Pulau Timor maka bisa dibangun dengan membuat terowongan di perbukitan itu.

Baca juga: Konektivitas NTT - Dili Timor Leste Terhubung Lewat Angkutan Darat

Jalur selatan sendiri menurutnya bisa dibuka jalur ekonomis selain jalur wisata. Hal ini bisa melalui rekayasa teknik seperti yang dilakukan pada pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) di Jakarta yang melewati daerah padat penduduk dan bangunan.

"Sekarang banyak pengetahuan yang bisa digunakan untuk merekayasanya untuk bisa dilewati kereta api dan juga aman," kata dia.

Namun pemerintah harus memeriksa lahan atau tanah untuk pembangunan jalur kereta api ini agar tidak bermasalah hukum.

Ia menyampaikan investasi ataupun pembangunan di NTT harus dengan strategi mumpuni dari pemerintah agar tidak terus berhadapan dengan masalah sosial.