Seminar Pendidikan Pemimpin Harus Punya Moral dan Etika untuk Indonesia Emas 2045

Menurut dia, birokrasi pendidikan di NTT juga memang ada upaya untuk lebih efisien. Namun, struktur yang kecil tidak berdampak baik pada kualitas pendidikan. Karena akan ada pemborosan anggaran pada sektor lain. Pada aspek sekolah unggul, kata Fredrik, NTT akhir-akhir ini menjadi pembahasan khalayak setelah muncul kebijakan tentang masuk sekolah pukul 05.00 Wita.

Tujuannya agar sejumlah sekolah bisa masuk ke 1000 besar sekolah unggulan. Sekolah unggul perlu dipastikan SNB yang memenuhi akreditasi, hingga pengembangan kompetensi yang berhubungan dengan literasi dan numerasi ataupun sains maupun pendidikan karakter.

Ada tiga skema yang bisa dikerjakan yakni mengerjakan program sekolah manajemen servis yang mentransformasi sekolah melalui kurikulum. "Jadi yang berubah itu pada inovasi kurikulum bukan perubahan jam belajar. Jadi kesannya itu jelas," tegasnya.

Skema lainnya adalah learning kompetensi. Skema ini bisa dilakukan pendampingan oleh konsultan pendidikan. Banyak sekolah diluar NTT, dilakukan pendampingan oleh konsultan. Hasilnya sangat berdampak. Tiga perangkat utama dalam pengembangan sekolah unggul yakni, software, hardware, dan brandware. "Tiga ini harus dikelola secara baik," ucapnya.

Kemudian ada juga pembagian kategori biaya dan penempatan siswa di kelas. Kebijakan afirmatif pada siswa juga harus diluar. Tidak semua siswa yang kategori pendapatan rendah disamakan dengan siswa yang orangtuanya punya pendapatan lebih bagus. (fan)

Pengamat Pendidikan, Prof. Dr (HC) Willy Toisuta, Ph.D : Kesenjangan Infrastruktur

PAKAR Pendidikan Indonesia, Prof. Dr. (HC) Willy Toisuta, Ph.D menilai skema reguler yang dipakai dalam pola pendidikan anak masa kini sama saja dengan menolak kecerdasan anak yang diturunkan sejak lahir.

Terlebih konsep pendidikan di NTT yang bukan sekedar bagian dari Indonesia, namun juga dunia, sehingga masyarakat NTT harus mampu menyesuaikan diri dengan peradaban masa kini.

Prof. Willy mengutarakan permasalahan mendasar yang memicu rendahnya kualitas pendidikan di NTT karena adanya kesenjangan dalam pembangunan infrastruktur dan digitalisasi di kota dan di desa yang mempengaruhi semua bidang kehidupan manusia ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, serta kepentingan politik yang berpengaruh terhadap kebijakan pendidikan masyarakat.

Demi mewujudkan Indonesia Emas 2045, pentingnya studi potensi keterdidikan anak NTT dengan desain intelektual terpadu, artinya melepaskan belenggu pembelajaran yang konstektual dengan mengutamakan inovasi dan kreativitas anak agar sejalan dengan konsep Kurikulum Merdeka Belajar.

"Pemerintah Daerah harus membuat sebuah grand desain pengembangan pola pendidikan yang mengutamakan anak berpikir kritis, inovatif, dan kreatif, sebab karakteristik wilayah NTT tidak sama dengan wilayah lain di Indonesia," pinta Prof. Willy.

Apabila pemerintah NTT telah melakukan rekonstruksi pendidikan hingga memiliki sebuah grand desain kebijakan pendidikan yang tepat maka indeks pembangunan kualitas SDM semakin meningkat dan mimpi menuju Generasi Indonesia Emas Tahun 2045 segera terwujud. (zee)

DATA PENDIDIKAN DI NTT:

Sekolah belum terakreditasi
PAUD 68,64 persen
SD 31,04 persen
SMP 30,36 persen
SMA 14 persen
SMK 24 persen
Indeks pembangunan kebudayaan 48,91 persen